Indeks Jokowi

Jokowi minta belanja kementerian dan lembaga dieksekusi sebelum akhir Februari.

Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi, Arief Budimanta menjelaskan sejumlah hal yang membuat pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2020 naik jadi 5,3 persen.

Indonesia mempererat kerja sama dengan Australia lewat IA-CEPA. 

Politisi PDI-P sebut banyak menteri yang salah tempat di kabinet jokowi-maruf.

Alasan kemanusiaan tidak lantas direspons dengan pengembalian eks kombantan ISIS ke Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mendukung rencana pebangunan terowongan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

Jokowi gagal menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 7 persen seperti yang dijanjikan pada masa kampanye Pilpres 2014.

Tumpang tindih lahan memicu konflik agraria dan ketidakpastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Aziz Syamsuddin, wakil ketua DPR RI menilai WNI eks ISIS yang masih berada di timur tengah memiliki hak untuk kembali ke Indonesia.

Jokowi menyatakan tidak segan-segan untuk mencopot pejabat TNI-Polri bila lalai mengantisipasi terjadinya karhutla.

Sikap pribadi Jokowi dan Mahfud menolak menerima WNI eks anggota ISIS yang ikut berperang di Suriah.

Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi patut disyukuri meski cuma 5,02 persen.

Presiden Jokowi berharap Yudian Wahyudi dapat mempercepat pembumian Pancasila bagi generasi milenial.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 hanya mencapai 5,02 persen.

“Saya juga terpikir sebagai jenderal ingin juga [Indonesia] punya nuclear power. Tapi Presiden Joko Widodo masih memikirkan kesejahteraan,” kata Luhut.

Jokowi dan Halimah Yacob sepakat memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, salah satunya soal penghindaran pajak ganda. 

Korban pelanggaran HAM disuguhi janji oleh Jokowi, tapi sampai kini tak ada jejaknya sama sekali.

"Pemulangan warga negara Indonesia di sana, itu dilakukan dengan akurat dan tidak membahayakan masyarakat Natuna," kata Menko Polhukam, Mahfud MD.

Lima hakim agung dan tiga hakim ad hoc telah dipilih oleh DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena mengatakan DPR akan langsung memproses surpres omnibus law bila sudah diterima parlemen.