Indeks Jokowi

Luhut diminta untuk tak membawa pernyataan Said Didu ke polisi, sedangkan Said diminta memperbaiki diksi dalam kritiknya.

Pemerintah menyediakan bantuan sosial dalam bentuk program PKH, Kartu Sembako, Bansos Langsung, Kartu Pra Kerja dan listrik gratis.

Presiden Jokowi meminta program padat karya tunai ditingkatkan.

Dua program bantuan sosial baru telah disetujui Presiden Jokowi untuk meredam dampak pandemi Corona di Indonesia.

Penetapan tersangka Alimudin Baharsyah terkait unggahan di media sosial yang diduga menghina Presiden Jokowi terkait kebijakan darurat sipil dalam penanganan COVID-19.

Sri Mulyani menyatakan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS ini sedang dikaji ulang mengingat beban belanja negara yang meningkat drastis.

Jokowi ingin semua masyarakat di seluruh Indonesia mematuhi ketentuan WHO untuk mengenakan masker, terutama mereka yang sedang berada di luar rumah.

Total Kasus Covid-19 Naik Jadi 2.092 Kasus, Kasus Meninggal Bertambah 10 Jiwa

Target distribusi listrik di desa terpencil meliputi Papua (325 desa), Papua Barat (102 desa), Provinsi NTT (5 desa) dan Provindi Maluku (1 desa).

Pemerintah dinilai perlu untuk memperluas keringanan tagihan listrik hingga menyasar golongan pelanggan 1.300 VA.

Pemerintah memperlonggar batas defisit APBN melampaui 3 persen hingga 2023. Kebijakan ini dinilai akan jadi bumerang jika pemulihan ekonomi berlangsung lambat.

Dirut PLN Zulkifli Zaini mengklaim per Rabu (1/4/2020) pihaknya sudah mulai membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 VA sesuai arahan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan lockdown mengakibatkan masyarakat tidak boleh keluar rumah, transportasi dan kegiatan perkantoran terhenti. Hal tersebut tidak baik bagi Indonesia.

Bagi warga yang sudah terlanjur mudik, Jokowi minta Gubernur, Bupati, meningkatkan pengawasannya karena pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting.

Jokowi menyiapkan Perppu agar defisit APBN bisa di atas 3 persen.

Kebijakan darurat sipil ala Joko Widodo dalam mencegah penyebaran virus corona Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah mengklaim mempertimbangkan sejumlah aspek dalam penerapan kebijakan mengatasi pandemi virus corona (Covid-19).  

Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersurat kepada Jokowi agar diberlakukan karantina wilayah di DKI Jakarta untuk cegah Corona.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Jokowi mengacu UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan untuk tangani Corona.

Presiden Jokowi meminta agar rapid test difokuskan pada orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19 dan tenaga medis dan keluarga.