Indeks Jokowi

Presiden Jokowi meminta kepada Kejaksaan RI agar penanganan kasus HAM masa lalu harus terlihat kemajuan pennuntasan kasusnya dalam waktu dekat.

Tiga nama kandidat Sekda DKI yaitu Penjabat Sekda Sri Haryati, Wali Kota Jaksel Marullah Matali, serta Wali Kota Jakut Sigit Wijatmoko.

Masalah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) menjadi utang janji Jokowi yang tak kunjung dilunasi.

Gibran hampir pasti menang dan Jokowi akan menjadi presiden aktif pertama sejak Indonesia merdeka yang memiliki anak kepala daerah.

Gibran-Teguh memperoleh suara di kisaran 80 persen, unggul jauh dibanding pasangan Bajo yang maju dari jalur independen.

Budayawan Emha Ainun Najib menilai perlu segera ada dialog antara Presiden Jokowi dengan Rizieq Shihab terkait insiden meninggalnya enam anggota FPI.

Jokowi sebut jumlah penduduk yang besar dan diikuti dengan peningkatan daya beli menjadi pasar yang menjanjikan bagi pengusaha.

Gibran dianggap mewakili anak muda sehingga kelak, ketika menjadi Wali Kota Solo, ia mau melakukan saran-saran generasinya, demikian kata pendukungnya.

Muhammadiyah melihat penilaian publik terdapat menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju masih di bawah standar.

Jokowi menegaskan tak akan melindungi Menteri Sosial Juliari Batutara yang jadi tersangka KPK.

Arahan Presiden Jokowi terkait penerapan protokol kesehatans saat Pilkada 9 Desember 2020.

Jokowi akui posisi ekspor Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Jokowi membubarkan BRTI. Ada yang menganggap itu keliru karena bakal membuat industri komunikasi jadi monopoli pemain tertentu.

Klaim hasil positif penanganan COVID-19 menjadi landasan Jokowi meyakini perekonomian nasional akan semakin membaik.

Jokowi kesal karena jumlah kasus dan penanganan COVID-19 di Indonesia malah kian memburuk.

Satgas COVID-19 meminta para pelaksa Pilkada 2020 memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan untuk cegah penyebaran Corona.

Penanganan kesehatan COVID-19, khususnya terkait persoalan vaksinasi menjadi 1 dari 4 fokus APBN 2021.

Pemerintah sebelumnya menggeser cuti bersama saat Hari Raya Idul Fitri dari 26-29 Mei 2020 menjadi 28-31 Desember 2020.

Jokowi tak mau pelaksanaan Pilkada mengganggu kerja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Jokowi klaim adanya UU Cipta Kerja akan membuka pintu bagi pengusaha dunia untuk berinvestasi di Indonesia.