Indeks Jaminan Hari Tua

Sebagian besar investasi dana Jaminan Hari Tua (JHT) ditempatkan pada Surat Utang Negara (SUN).

Pertemuan Menaker Ida Fauziyah dengan perwakilan buruh hanya 15 menit dan tak menjawab persoalan terkait aturan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

BP Jamsostek memastikan dana JHT yang dikelola akan terus mendapatkan hasil pengembangan investasi meski sudah tidak aktif sebagai peserta BP Jamsostek.

Para buruh akan berdemo di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan hari ini.

Perbedaan JHT dan JP dalam BPJS Ketenagakerjaan. JHT dicairkan sekaligus saat pensiun, JT bisa dicairkan per bulan.

Menaker Ida memastikan aturan JHT tetap dilanjutkan setelah dialog dengan serikat buruh dan dewan jaminan sosial.

JKP dinilai tidak bisa menjadi solusi atas kekisruhan klaim JHT. Sebab keefektifan JKP belum diketahui bagi kesejahteraan pekerja.

Airlangga mengklaim, melalui JKP buruh ter-PHK justru akan mendapatkan manfaat lebih baik daripada klaim sebelumnya (JHT).

Aturan JHT baru bisa dicairkan di usia 56 tahun menuai pro kontra. Kemnaker berencana melakukan dialog dan menyosialisasikan peraturan tersebut.

Kebijakan terbaru pencairan dana JHT setelah berusia 56 tahun tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

KSPI menyebut puluhan ribu buruh akan turun ke jalan dan berdemo di depan Kementerian Ketenagakerjaan jika aturan baru Permenaker tidak dicabut.

Sekjen OPSI Timboel Siregar menjelaskan bahwa Permenaker yang baru itu sudah sesuai dengan Pasal 35 & 37 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Presiden KSPI, Said Iqbal menyebut kebijakan Permenaker yang baru dikeluarkan ini merupakan wujud penindasan kepada kaum buruh.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan punya beberapa jaring pengaman berupa jaminan sosial saat mendapat PHK.

Kemenaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan.

Selama pandemi COVID-19 telah terjadi penurunan jumlah peserta BPJS-TK sebanyak 6,47 juta orang karena mengalami PHK.