Indeks Isi Inmendagri

Mendagri Tito Karnavian memerintahkan kepala daerah di Jabodetabek untuk membuat tarif angkutan umum makin murah.

Pemerintah memprediksi puncak musim kemarau 2023 terjadi pada Agustus mendatang.

Pemerintah menetapkan 41 daerah berstatus PPKM Level 3 berlaku 8-14 Februari 2022 di wilayah Jawa dan Bali.

DKI Jakarta sebagai daerah PPKM Level 3, Ditlantas Polda Metro masih menunggu Inmendagri terkait kebijakan lalu lintas selama PPKM.

Daerah yang menerapkan PPKM Level 2 meningkat dari 75 menjadi 86 Kabupaten/Kota di Jawa Bali.

PPKM level 3 tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia pada musim libur Natal dan Tahun Baru.

Jam opersional mal dan pusat perbelanjaan diperpanjang dari pukul 10.00-21.00 menjadi 09.00-22.00 waktu setempat.

Pembatasan pelaku perjalanan internasional berlaku untuk warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali berlaku dari 2 sampai 15 November 2021.

Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Inmendagri pelaksanaan PON XX di Papua dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Berikut isi Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 terkait aturan berkegiatan seperti aturan operasional kantor, industri hingga mal.

Berdasarkan Inmendagri No 42 Tahun 2021, PPKM Level 4 diterapkan di 3 daerah, Level 3 di 82 kab/kota, dan Level 2 di 43 wilayah.

Dalam Inmendagri terbaru, berikut daftar daerah PPKM level 4 hingga 2 di Jawa Bali yang diperpanjang sampai 9 Agustus 2021.

Ada 3 Inmendagri yaitu Nomor 24, 25 dan 26 yang substansinya dibuat tim bersama mulai Kemenko Marinves, Kemenko Perekonomian, Menkes, dan Kasatgas Covid

PPKM Level 4 di Sumatera hingga Papua sama dengan aturan di Pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah melonggarkan pembatasan aktivitas masyarakat di pasar tradisional, tempat makan hingga pertokoan.

Mendagri Tito Karnavian merilis Inmendagri terbaru per 21 Juli 2021, berikut isi aturan PPKM Level 3 dan 4 tersebut.

Sesuai dengan isi Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021, ada beberapa daerah yang masuk Level 3 dan 4.

PPKM Level 4 berlaku di 122 kabupaten/kota Jawa-Bali mulai 21 sampai 25 Juli 2021.

Aturan PPKM Darurat Jawa-Bali dalam Inmendagri No.18/2021 memuat beberapa rincian soal kapasitas pekerja saat WFH dan WFO di sektor esensial dan kritikal.