Indeks Industri Tekstil

Wamenaker Immanuel mengeklaim, 2.500 pegawai yang sebelumnya disebut di-PHK hanya dirumahkan dan belum diberhentikan dari perusahaan.

Airlangga beralasan, industri tekstil seperti pakaian dan sepatu saat ini sudah bukan lagi kebutuhan, melainkan sudah menjadi gaya hidup.

Pemerintah tidak ingin industri padat karya mengalami persoalan yang sifatnya sistematik.

BCA bersedia untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus ini, termasuk dengan kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.

Kasus pailitnya Sritex menjadi sinyal tanda bahaya agar pemerintah gerak cepat menyelamatkan industri tekstil yang saat ini sudah sekarat.

Pemerintahan Prabowo merasa yakin kasasi MA tak akan memutuskan pailit Sritex.

Menurut Airlangga Hartarto, tahapan hukum yang dihadapi PT Sritex masih dalam kasasi, sehingga masih ada peluang lolos dari jeratan pailit.

Sri Mulyani menerangkan, pemerintah bakal memberi insentif fiskal kepada industri seperti alas kaki, tekstil dan karet yang mengalami pelambatan kinerja.

Perpanjangan pengenaan bea masuk tambahan ini untuk melindungi industri tekstil dalam negeri yang tengah loyo karena maraknya produk impor TPT. 

Salah satu penyebab anjloknya kinerja industri TPT terjadi karena pemerintah mengesampingkan hilirisasi industri petrokimia.

Temmy yakin perbedaan besar nilai impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang tidak terdaftar merupakan barang ilegal yang masuk lewat jalur tidak resmi.

BPS mencatat industri tekstil dan pakaian jadi pada triwulan II-2024 terkontraksi 0,03 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut Bahlil, penyelesaian masalah ini tidak hanya dari pemerintah dan dunia usaha, melainkan juga dari buruh.

Jika ketentuan bea masuk 200% pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) disahkan, maka produk-produk luar negeri akan masuk melalui jalur ilegal.

Sejak Januari sampai awal Juni 2024, sebanyak 13.800 pekerja di industri tekstil kena PHK. Pemerintah mencoba mengutak-atik kebijakan untuk membendungnya.

Waketum Kadin menekankan agar pabrik tekstil asal Cina menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal.

Langkah yang diambil pemerintah rencananya adalah mengembalikan Permendag 8 tahun 2024, peraturan yang mengatur soal kebijakan dan pengaturan impor.

Laporan keuangan perusahan Sritex mencatat kewajiban perusahaan mencapai 1,6 miliar dolar AS. Naik dibanding tahun 2022 yang mencapai 1,54 miliar dolar AS.

Kemenko Perekonomian sebaiknya menengahi silang pendapat antara Kemendag & Kemenperin soal merosotnya produksi tekstil nasional.

Beberapa perusahaan tekstil belum ada kejelasan terkait pemberian pesangon.