Indeks Himbara

Kebijakan tersebut menurut Said sudah merujuk pada ketentuan Undang-Undang APBN 2025, pasal 31 ayat 2 dan 3.

Target penyaluran pinjaman bagi Koperasi Desa Merah Putih ini naik dari semula 16 ribu.

OJK nilai penempatan SAL Rp200 triliun di Himbara diperlukan, namun tidak cukup kuat untuk mengerek penyaluran kredit bank.

Purbaya mengancam akan memecat direksi Himbara jika penyaluran tidak dilakukan secara cermat dan terjadi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Penempatan dana ini juga akan terlihat dampaknya ke pertumbuhan kredit setidaknya satu bulan setelah kebijakan ini dijalankan.

Rosan optimistis dana Rp200 triliun yang ditempatkan Kementerian Keuangan di Himbara dapat mendorong penyaluran kredit.

Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu meminta Himbara mencari proyek-proyek sendiri yang berpotensi memberikan nilai pengembalian (return) tinggi.

Menurut Purbaya, penempatan Rp200 triliun tersebut merupakan upaya paksa pemerintah ke Himbara untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rosan berharap tambahan likuiditas baru ke Himbara dapat membantu pembiayaan industri berbasis ekspor dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.

Tambahan likuiditas harus benar-benar terserap di sektor riil. Tanpa kepastian itu, ekonomi tidak akan tumbuh sesuai ekspektasi.

Purbaya pastikan penempatan Rp200 triliun di Himbara bisa lebih dari enam bulan. Ini bertujuan agar dana tersebut bisa mengalir ke sektor riil.

Penempatan Rp200 triliun di Himbara dinilai menurunkan cost of fund karena bank tidak lagi perlu bersaing menaikkan bunga untuk menarik dana.

Teridentifikasi delapan sektor usaha dari total 17 sektor yang memiliki multiplier effect terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 1 kali.

Rp200 triliun yang telah ditempatkan di Himbara sebagian dimanfaatkan untuk membiayai 16.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang akan beroperasi.

BNI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.

Kebijakan ini diyakini akan menjadi stimulus pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.

Dana tersebut akan ditempatkan dalam bentuk deposito on call dengan tenor enam bulan yang dapat diperpanjang.

Dana tersebut ditempatkan pemerintah dalam bentuk deposito on call (DOC) jangka pendek yang dana pokoknya dapat ditarik dengan pemberitahuan sebelumnya.

Dana yang sebelumnya mengendap di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) itu akan dipastikan disalurkan ke dunia usaha dalam bentuk kredit.

Pemerintah akan menyalurkan dana dari BI kebank Himbara sebesar Rp200 triliun mulai Jumat (12/9/2025). Berikut ini daftar bank tersebut.