Indeks Heru Budi Hartono

Pemprov DKI cabut KJP dua pelajar yang terlibat tawuran sejak kemarin, Rabu (26/7/2023).

Rencana PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono libatkan BPKP mengaudit pembangunan JIS meski sudah ada BPK dinilai politis.

Heru menyatakan jika dirinya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak mengerti perihal politik praktis.

Heru menyebut pihaknya juga memiliki rencana untuk merapikan kawasan sekitar JIS seperi di area Waduk Cincin.

Pengoperasionalan 10 unit bus tersebut akan diujicobakan selama dua pekan ke depan melalui rute dari Terminal Kalideres-Stasiun KA Bandara Soetta.

Pemprov DKI memang sudah menerapkan sejumlah kebijakan menangani kemacetan Jakarta. Sayangnya hal tersebut belum efektif.

Jika ingin mengurangi polusi udara, Pemprov DKI Jakarta disarankan menangani mulai dari sumbernya.

PSI meminta Heru agar melakukan terobosan seperti pengendalian kendaraan bermotor, penerapan tarif parkir tinggi, hingga penindakan kawasan industri.

Heru berharap MAPKB dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. 

PSI menilai perlu ada sistem peringatan berupa protokol kesehatan terkait apa yang boleh atau tidak ketika kualitas udara memburuk.

Heru menuturkan, masih terdapat satu pembahasan lagi sebelum draft RUU Kekhususan Jakarta itu diserahkan ke legislatif.

Heru berpendapat bahwa hal ini perlu dilakukan untuk menambah keterbukaan dan meminimalisir penyalahgunaan fasilitas untuk belajar mengajar.

Walkot Bogor Bima Arya akan membahas soal beberapa infrastruktur jalan yang menyebabkan kemacetan seperti di Jalan Otista.

Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat dalam menghadapi kenaikan kasus COVID-19 jelang lebaran Idulfitri 2023.

Total penumpang yang mengikuti program Mudik Gratis Jakarta 2023 sebanyak 24.164 orang.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pihak sekolah agar memastikan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tepat sasaran.

Lokasi penambahan jalur hijau dilakukan di beberapa lokasi secara bertahap, di antaranya empat sisi silang Monas, parkir IRTI, dan Lenggang Jakarta.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan surat edaran itu tengah dibahas bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI dan Inspektorat DKI.

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menginstruksikan Wali Kota Jakarta Barat dan Camat Cengkareng untuk menindaklanjuti kasus pungutan THR oleh pengurus RT.