Indeks Headline

Presiden Jokowi menargetkan 70 juta warga Indonesia sudah menjalani vaksinasi per Juli 2021 agar kurva kasus COVID-19 melandai.

Vaksinasi COVID-19 berlangsung siang hari dan pada kondisi tertentu digelar malam hari.

12 aktor intelektual KLB Demokrat versi Moeldoko digugat oleh DPP Partai Demokrat pimpinan AHY.

Pemerintah Indonesia membalas budi terhadap UEA yang telah menyematkan Presiden Joko Widodo sebagai nama jalan di Abu Dhabi. 

Menaker Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 pekerja secara penuh.

Beredar surat kesepakatan tripartit nasional tentang opsi THR 2021 bisa dicicil lagi.

Kerja sama KPK dengan Biro Penyelidikan Praktik Korupsi Singapura tetap berlanjut usai insiden salah ucap.

Jaksa memburu aset-aset milik Benny Tjokrosaputro tersangka korupsi PT ASABRI.

Sekitar 154 warga korban bencana siklon tropis di NTT kelelahan saat menunggu kedatangan Jokowi di lokasi pengungsian.

Orangtua memberitahu polisi posisi anaknya yang menjadi DPO terduga teroris di Jakarta.

Pendamping korban mendesak Gubernur Ganjar Pranowo memecat pelaku dari jabatan Komisioner Komisi Infornasi Jawa Tengah.

Lucas adalah terpidana merintangi penyidikan koruptor Eddy Sindoro dalam kasus suap panitia PN Jakarta Pusat.

Polri mengakui aturan internal yang dibuat multitafsir terutama pada poin larangan media meliput yang memicu kritik keras hari ini.

BNPB mencatat total jumlah korban meninggal 128 orang dan 8.424 warga mengungsi dan 2.683 warga lainnya terdampak akibat banjir dan longsor di NTT.

Vonis Djoko Tjandra dalam kasus suap Jaksa Pinangki, Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetyo lebih tinggi dari tuntutan.

BNPB merilis data korban sementara bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Flores Timur, NTT, Minggu (4/4/2021) pukul 17.30 WIB.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan kronologi dan profil terduga teroris penyerang Mabes Polri.

Kantor-kantor polisi di Ibu Kota dan Jawa Barat dijaga ketat, termasuk personel bersenjata laras panjang.

Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tidak ada dualisme di Partai Demokrat setelah pemerintah menolak KLB Demokrat versi Moeldoko.

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pemerintah akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan pemekaran Papua.