Indeks Hasil Sidang Mk

KPU akan mengundang masing-masing Paslon Pilpres meski tak wajib hadir dalam penetapan presiden-wakil presiden terpilih.

Bambang Widjojanto dan semua anggota Tim Kuasa Hukum Paslon 02 akan menemui Prabowo dan Sandiaga pada malam ini. 

Prabowo akan berkonsultasi dengan Tim Kuasa Hukum untuk membicarakan kemungkinan langkah hukum yang bisa ditempuh.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan paslon 02 Prabowo-Sandiaga. 

Tidak ada lagi 01 dan 02, kita harus saling menghargai walau dan politik berbeda kita harus saling menghormati.

Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Majelis Hakim menilai dalil kubu Prabowo-Sandiaga terkait keberadaan DPT siluman tidak beralasan, berdasar hukum.

Hakim MK mengatakan, bukti-bukti yang disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga tidak bisa serta merta membuktikan ada kecurangan yang menguntungkan salah satu pihak.

Majelis Hakim MK menilai dalil kubu Prabowo-Sandi, bahwa perolehan suara paslon 02 sebanyak 0 di sekitar 5.268 TPS adalah mustahil terjadi, tidak terbukti.

Hakim MK menilai selisih tersebut hanyalah asumsi dari tim Prabowo-Sandiaga saja.

Majelis Hakim MK menilai keberadaan salah satu kotak suara yang dikunci dengan kabel ties di Bekasi bukan bukti kecurangan dalam Pilpres 2019. 

Massa demonstran mulai meninggalkan lokasi di depan gedung MK. 

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perkara kebenaran terjadinya keadaan atau peristiwa yang menurut pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara.

Apa yang didalilkan pemohon sebagai pelanggaran TSM menurut MK tidak terbukti.

Mahkamah menilai dalil soal penyalahgunaan APBN tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon a quo soal intimidasi tidak relevan dan karenanya dikesampingkan.

Majelis hakim MK menilai dalil Kubu Prabowo-Sandiaga, soal dugaan bahwa kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri terkait dengan politik uang di Pilpres 2019, tidak bisa diterima.  

Menurut Hakim MK, lembaganya tidak hanya menegakkan keadilan prosedural.

Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih mengatakan MK tetap menerima permohonan perbaikan yang baru dimasukkan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga pada 10 Juni 2019.

Abdullah Hehamahua meminta jika massa menemukan provokator agar langsung diserahkan ke aparat keamanan.