Indeks Hasil Sidang Mk

Majelis Hakim MK menilai dalil kubu Prabowo-Sandi, bahwa perolehan suara paslon 02 sebanyak 0 di sekitar 5.268 TPS adalah mustahil terjadi, tidak terbukti.

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perkara kebenaran terjadinya keadaan atau peristiwa yang menurut pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara.

Mahkamah menilai dalil soal penyalahgunaan APBN tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon a quo soal intimidasi tidak relevan dan karenanya dikesampingkan.

KPU akan mengundang masing-masing Paslon Pilpres meski tak wajib hadir dalam penetapan presiden-wakil presiden terpilih.

Bambang Widjojanto dan semua anggota Tim Kuasa Hukum Paslon 02 akan menemui Prabowo dan Sandiaga pada malam ini. 

Prabowo akan berkonsultasi dengan Tim Kuasa Hukum untuk membicarakan kemungkinan langkah hukum yang bisa ditempuh.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan paslon 02 Prabowo-Sandiaga. 

Tidak ada lagi 01 dan 02, kita harus saling menghargai walau dan politik berbeda kita harus saling menghormati.

Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Majelis Hakim menilai dalil kubu Prabowo-Sandiaga terkait keberadaan DPT siluman tidak beralasan, berdasar hukum.

Hakim MK mengatakan, bukti-bukti yang disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga tidak bisa serta merta membuktikan ada kecurangan yang menguntungkan salah satu pihak.

Hakim MK menilai selisih tersebut hanyalah asumsi dari tim Prabowo-Sandiaga saja.

Majelis Hakim MK menilai keberadaan salah satu kotak suara yang dikunci dengan kabel ties di Bekasi bukan bukti kecurangan dalam Pilpres 2019. 

Massa demonstran mulai meninggalkan lokasi di depan gedung MK. 

Ada tiga skenario yang sudah disiapkan oleh KPU, pertama adalah permohonan ditolak dan KPU harus mengukuhkan paslon terpilih sebelumnya yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019.

Apa yang didalilkan pemohon sebagai pelanggaran TSM menurut MK tidak terbukti.

Majelis hakim MK menilai dalil Kubu Prabowo-Sandiaga, soal dugaan bahwa kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri terkait dengan politik uang di Pilpres 2019, tidak bisa diterima.  

Menurut Hakim MK, lembaganya tidak hanya menegakkan keadilan prosedural.

Zainut Tauhid menyatakan Ma'ruf Amin sudah siap menerima apa pun keputusan MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.