Indeks Hari Pers Nasional

Presiden Jokowi menerima penghargaan Kemerdekaan Pers saat puncak peringatan Hari Pers Nasional.

Presiden Jokowi diminta segera membatalkan remisi yang diberikan kepada Susrama, pelaku pembunuhan wartawan Prabangsa.

Kabar mencuat jelang Hari Pers Nasional, presiden memberi remisi bagi terpidana pembunuh wartawan.

Penerima kartu pers istimewa itu merupakan wartawan terpilih yang berdedikasi serta punya pengorbanan kepada dunia pers.

Lima pemenang Adinegoro 2018 diumumkan oleh tim juri Anugerah Jurnalistik Adinegoro (AJA) yang akan menerima penghargaan di depan Presiden Jokowi, 9 Februari nanti.

Forum Jurnalis Muslim menilai remisi itu juga bisa dimaknai sebagai ancaman nyata bagi perlindungan profesi wartawan dan kemerdekaan pers di Indonesia.

Dewan Pers memberikan penjelasan menanggapi polemik tentang rencana revisi tanggal peringatan Hari Pers Nasional.

Bagir Manan selaku Ketua Dewan Etik AMSI menyatakan, pelaksanaan Hari Pers Nasional sebaiknya diserahkan ke Dewan Pers karena merupakan milik seluruh konstituen kewartawanan di Indonesia.

Sambutan Margiono dalam HPN 2018 yang meminta masyarakat Sumatera Barat memberikan suaranya untuk Jokowi menuai kritik.

Dalam peringatan Hari Pers Nasional, Jokowi menekankan peran media massa di Indonesia. 

“Bapak jadi Presiden saya jadi wartawan. Menteri mana yang Bapak anggap paling penting?,” tanya Presiden Jokowi ke Yousri.

Di tengah kemajuan pesat teknologi informasi, menurut Jokowi, peran pers sebagai pilar penyampai kebenaran semakin dibutuhkan.

Dalam peringatan Hari Pers Nasional ini, Ketua Dewan Pers mengingatkan masih ada banyak media yang belum memenuhi syarat.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan profesi jurnalis memiliki jam kerja yang tidak menentu, sehingga harus menjaga kesehatan secara rutin.

Kedatangan menteri ke Sumbar bukan hanya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo, tetapi juga melakukan berbagai program untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar.

Usaha memahami sejarah pers sekaligus sejarah Islam di Indonesia tanpa menyinggung SM niscaya tidak akan lengkap.

Sebuah rilis hoaks mengenai verifikasi media, yang mengatasnamakan Dewan Pers, beredar pada 31 Januari 2018.

Dewan Pers meminta lembaga pemerintah maupun swasta menolak permintaan bantuan dana atau fasilitas untuk acara Hari Pers Nasional (HPN) ke-70 dari pihak selain panitia resmi kegiatan itu.

Aktivis Front Rakyat Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi diam saat berunjuk rasa di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (3/5).

Jusuf Kalla menyayangkan media yang dipakai untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. JK mengimbau media agar menyajikan berita sesuai fakta dan objektif.