Indeks Hacker

Handala adalah ikon perjuangan, dari ranah seni hingga IT. Seperti makna namanya, serupa gulma, ia tumbuh tiada mati, bahkan meski dicabut berkali-kali.

Purbaya mengungkapkan, kepercayaannya pada kemampuan para hacker lokal sudah dibangun sejak lama.

Kepentingan mereka biasanya sebatas mengumpulkan uang untuk membiayai berbagai proyek negara mereka. Namun, ada indikasi juga untuk mengumpulkan informasi.

Murky Panda tidak meretas data demi uang cepat. Ia menargetkan pejabat, menambang informasi dengan sabar dan tekun, demi kepentingan politis.

Phising adalah kejahatan siber pencurian data. Lalu, benarkah iOS dari Apple lebih rentan terkena phising dibandingkan Android? Cek kebenarannya di sini.

Data sampel yang diklaim oleh kelompok Bashe terindikasi merupakan data lama yang sudah diunggah di Scribd sejak tahun 2020 lalu.

10 cara mudah untuk mengetahui jika HP di-hack dan langkah tepat mengatasinya. Lindungi data pribadi & perangkat dari ancaman peretasan dengan tips praktis.

Mengenal sosok Teguh Aprianto yang memberikan tanggapan soal kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) langsung take down promosi judi online di situsnya.

Budi Arie Setiadi sempat bingung ketika data kependudukan dan pencatatan sipil bocor hingga 330 juta, angka ini lebih besar daripada jumlah penduduk.

Santoso meminta pemeriksaan atas kebocoran data paspor segera dilakukan.

Pelaku peretasan atau hacker, seperti pada kasus BFI Finance bisa dikenai pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenakan pidana.

Pelaku peretasan di Indonesia bisa dikenai hukuman denda dan/atau penjara seperti yang tertuang dalam pasal 30 dan 46 UU ITE.

Istilah hacker atau peretas yang marak dibahas oleh warganet beberapa pekan terakhir sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1960-an.

Para hacktivist tidak mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Mereka bergerilya melawan pemerintah/negara/entitas yang dianggap berkelakuan buruk.

Meski ada UU Perlindungan Data Pribadi, aturan terhadap kelalaian PSE melindungi data masyarakat masih belum ada.

Banyak warganet berbalik mendukung akis-aksi peretas Bjorka. Buah dari lunturnya kepercayaan pada pemerintah.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD kebocoran data yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang rawan.

KPU khawatir hacker seperti Bjorka mengacak-acak data pemilu. Oleh sebab itu penyelenggara mesti meningkatkan keamanan data.