Indeks Gerindra

Partai Gerindra menyarankan Presiden Jokowi beserta jajaran kabinetnya segera berkantor di Papua agar tahu kondisi riil warga yang saat ini sedang bergejolak di wilayah itu.

Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa tidak memasalahkan Sandiaga Uno menjadi Ketua Umum PAN sebab Sandi tak berarti bagi Gerindra

Dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Gerindra menanggapi berbeda usulan dari Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Menurut Riza, Jokowi harus mempertimbangkan anggaran untuk memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. 

Politikus Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah mengabaikan DPR dalam proses penentuan lokasi ibu kota baru.

Defisit keseimbangan primer diproyeksikan kembali meningkat dengan outlook mencapai Rp34,7 triliun dan kembali turun dalam RAPBN 2020 pada angka Rp12 triliun.

Sandiaga mengaku mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Gerindra, PAN dan PKB. Namun, ia menyatakan masih ingin beristirahat dahulu dari aktivitas politik. 

Target pertumbuhan ekonomi pemerintah hingga 8 persen terlalu ambisius, namun tak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir.

Ahmad Riza Patria memastikan Prabowo dan Gerindra siap membuka komunikasi dengan semua partai. 

Ada kritik dari masyarakat seolah semuanya di MPR, sehingga boroskan anggaran negara

Isu itu dibahas lantaran PAN sempat mengusulkan jumlah pimpinan MPR ditambah menjadi 10, padahal UU MD3 hanya berisi 5 pimpinan.

PPP tak keberatan dengan masuknya Gerindra dalam paket pimpinan MPR RI. Namun, PPP tak bisa sendirian mempersilakan Gerindra bergabung.

Suharso menyatakan Prabowo memiliki sejumlah pemikiran di bidang ekonomi yang layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. 

Sandiaga Uno akan menggantikan Prabowo dalam agenda Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan di Gedung MPR. 

Pertemuan antara Prabowo dan petinggi PPP pada hari ini membahas perkembangan politik terbaru, peluang kerja sama di parlemen hingga wacana koalisi kedua partai di Pilkada 2020. 

PKS menilai amandemen UUD 1945 tidak tepat dilaksanakan ketika kekuatan oposisi jauh lebih kecil dibanding koalisi partai pendukung pemerintah. 

PKS menyatakan sudah siap menjadi oposisi dan menghargai apa pun keputusan Gerindra.

Fadli Zon meminta amandemen UUD 1945 tidak dilakukan untuk kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu saja.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut partainya telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2018 UU MD3, Pasal 15, Ketua MPR merupakan bagian dari pimpinan MPR yang didampingi tujuh wakil ketua MPR, sehingga total berjumlah delapan orang.