Indeks Gerindra

Muhaimin mengaku tak masalah jika Gerindra masuk koalisi Jokowi. Dia juga mengaku tak keberatan seandainya kursi untuk PKB jadi berkurang karenanya.

Sandiaga akan memutuskan sikap dalam pekan ini terkait rencana menjadi kader Partai Gerindra kembali.

Usai pelantikan pimpinan, DPRD DKI Jakarta bakal mengesahkan tata tertib sebagai pedoman kerja mereka selama lima tahun ke depan.

Salah satu kesepakatan Prabowo dan Surya Paloh adalah amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.

Surya Paloh mengatakan amandeman UUD 1945 tidak hanya terbatas pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

PPP ingin jika partai oposisi gabung ke pemerintahan, mereka harus benar-benar jadi mitra pemerintah.

Jadi oposisi atau koalisi, Prabowo Subianto akan menyampaikan sikap politiknya jelang pelantikan Jokowi-Maf'ruf.

Gerindra sebut tidak mengincar posisi jabatan tertentu, tetapi menawarkan bantuan kepada pemerintah.

PDIP memastikan bakal mendapat jatah 4 kursi dan 14 wakil ketua AKD. Sementara Gerindra 2 kursi ketua AKD dan 9 kursi wakil ketua AKD.

Gerindra membenarkan adanya tawaran untuk mengisi jabatan menteri di pemerintahan Jokowi-Mar'uf. Namun, Prabowo belum ambil keputusan.

Prabowo kecewa partai Gerindra tak jadi Ketua MPR, kata Ahmad Muzani.

Politikus Gerindra berharap Jokowi juga membicarakan Perppu KPK dengan partai oposisi.

Politikus Gerindra menyarankan Jokowi merevisi lagi UU KPK daripada mengeluarkan Perppu yang ditolak parpol koalisi pendukung pemerintah.

Gerindra membantah telah mengajukan sejumlah nama untuk mengisi kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Politikus Golkar Bambang Soesatyo akhirnya terpilih sebagai ketua MPR RI 2019-2024 secara aklamasi.

Muzani mengaku sudah melobi sejumlah fraksi dan DPD demi kursi ketua MPR RI 2019-2024.

Prabowo memilih Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan DPR, bukan Fadli Zon.

Gerindra menolak revisi UU KPK, sehingga penerbitan Perppu KPK didukung.

Mahasiswa kecewa karena tuntutan mereka ternyata tidak didengar anggota dewan. Mereka lantas mengeluarkan mosi tidak percaya di hadapan para politikus. 

Fraksi Gerindra ingin agar hukuman pasutri tanpa ikatan pernikahan diperberat, bukan 6 bulan seperti tertuang dalam RKUHP.