Indeks Gerindra

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Jokowi, Prabowo dan Megawati belum direncanakan.

Salah satu hal yang dibahas dalam Rapimnas dan Rakernas adalah pilihan untuk masuk ke dalam pemerintahan atau tidak.

Dalam rapat itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mangatakan bahwa ada pembahasan penyampaian laporan hasil Pileg 2019 yang hasilnya Partai Gerindra memiliki 78 anggota DPR RI terpilih dan 2.245 anggota DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pertemuan elite Gerindra di Hambalang membahas arah partai koalisi setelah bertemu presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Alasannya pencabutan laporan karena perkara sudah diselesaikan secara musyawarah dengan internal Partai Gerindra.

Rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI dimungkinkan mundur, karena pembahasan tata tertib belum berlangsung.

Partai Gerindra akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada September 2019 mendatang untuk menentukan sikap usai Pilpres 2019.

Jokowi disarankan merangkul semua parpol masuk koalisi pemerintah. Sebab, oposisi minoritas di parlemen hanya sekadar formalitas, tanpa memberikan dampak yang signifikan.

Partai Gerindra menantang PSI untuk membuktikan siapa nama orang yang membagi-bagi amplop saat pemilihan Wagub DKI Jakarta

Meski kecil, ada kemungkinan Gerindra masuk ke koalisi Jokowi. Partai-partai yang tergabung lalu menunjukkan resistensinya, meski tidak frontal.

Partai Gerindra menegaskan pertemuan Jokowi-Prabowo tak berarti partainya masuk dalam pemerintahan.

Gerindra diperkirakan akan mendapat banyak kerugian jika bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, banyak pendukung Prabowo menghendaki Gerindra menjadi oposisi.

Menurut Dedi, Prabowo tidak akan mendapatkan keuntungan apabila Gerindra bergabung dalam koalisi Jokowi-Maruf. 

"Bila bisa dirasionalisasi untuk kepentingan elektoral Gerindra, bukan sesuatu yang tidak mugkin Sandiaga diplot sebagai Ketum Gerindra," kata Direktur Riset Charta Politika.

"Untuk yang kecewa dengan pertemuan Kangmas Joko Widodo dan Mas Bowo, tersenyum saja untuk Indonesia biar plong dan lega," kata Wakil Ketua Umum Gerindra.

Gerindra nampaknya akan jadi penyeimbang, bukan oposisi penuh. Pada satu isu sepakat dengan pemerintah, pada kasus lain bukan tak mungkin mengkritik.

Deklarasi sebagai pihak yang bersebrangan dengan pemerintah dinilai perilaku spontan yang dilakukan Sandiaga sebagai pihak yang kalah.

Menurut Rahayu siapapun baik individu maupun organisasi bisa menyatakan diri beroposisi dari pemerintah.

Penilaian Suko ini didasari pernyataan Prabowo Subianto yang siap menjadi oposisi, tetapi juga siap untuk melakukan check and balance.

Tanpa sepengetahuan Gerindra dan BPN, pengacara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali mengajukan kasasi terkait pelanggaran TSM Pilpres 2019 ke MA.