Diisukan Minta Kursi Menhan, Gerindra: Kami Tak Incar Jabatan

Gerindra sebut tidak mengincar posisi jabatan tertentu, tetapi menawarkan bantuan kepada pemerintah.

Reporter: Riyan Setiawan

Terbit 7 Oct 2019 13:58 WIB,

Diperbarui 8 Oct 2019 00:19 WIB

Waktu baca ±2 menit

Sufmi Dasco Ahmad. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

tirto.id -

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco menampik jika pihaknya meminta jatah kursi Menteri Pertahanan (Menhan) dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin periode 2019-2024 mendatang.

Dirinya menegaskan, Gerindra tidak mengincar jabatan tertentu dan hanya ingin menawarkan konsep saja kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

"Kami tidak mengincar posisi jabatan tertentu. Kami ditawarkan membantu pemerintah, kami juga menawarkan konsep ke pemerintah," ujanya saat di Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

Dasco menjelaskan konsep yang ditawarkan oleh Partai Gerindra yakni mengenai ketahanan pangan, ekonomi, dan keamanan.

"Itu kami tawarkan konsepnya ke pemerintah. Ketika pemerintah setuju mana yang mereka setuju, bidangnya apa baru ngomong orang. Jadi kalau dari awal incer ini itu enggak ada deh," ucapnya.

Ketika konsep yang ditawarkan oleh Partai Gerindra diterima oleh Jokowi. Ia mengatakan akan mengirimkan perwakilan kadernya untuk mengisi kursi menteri tersebut.

"Bisa juga begitu, ini tergantung pemerintah. Kami sedang komunikasi dengan pemerintah terkait konsep itu," pungkasnya.

Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga membantah pihaknya meminta jatah tiga kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut menanggapi pernyataan Waketum Partai Gerindra, Arief Puyono (Apuy) yang mengatakan pihaknya meminta jatah tiga kursi menteri ke Presiden terpilih, Jokowi.

"Saya tidak tahu Arief itu sumber darimana [Gerindra minta 3 kursi]. Karena selama ini yang bersangkutan tidak pernah ada komunikasi dengan kami," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

Memang, kata Wakil Ketua Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) RI itu, ada sejumlah utusan presiden yang berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk membicarakan posisi menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan.

Namun, belum ada keputusan resmi dari ketua umum partainya, Prabowo Subianto.

"Sampai sekarang Pak Prabowo sebagai ketua dewan pembina belum ambil keputusan tentang apakah kami mau berkoalisi atau kita berada di dalam oposisi," ucapnya.