Indeks Fahri Hamzah

Fahri Hamzah menyatakan DPR harus memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri agar bisa benar-benar indenpenden dalam mengawasi kinerja pemerintah.  

Fahri Hamzah mengatakan GBHN tidak perlu dihidupkan kembali.

Amandemen juga begitu harus ada kajian dulu yang kuat. Yang penting jangan sampai ada pikiran kembali ke UUD 1945. Itu fatal, itu salah

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPD-DPR RI, Presiden Jokowi menyindir para anggota dewan yang kerap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Fahri justru menyarankan lebih baik pemerintahan Jokowi melanjutkan rencana Presiden kedua RI, Soeharto yang ingin memindahkan ibu kota ke wilayah Jonggol atau Teluk Jakarta.

Fahri Hamzah mengaku telah membaca kajian yang dilakukan pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota, namun kajian ini disebut dangkal.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas wafatnya ulama besar Nahdatul Ulama (NU) KH Maimun Zubair di Makkah hari ini.

Soal pemadaman listrik di Jabodetabek, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar PLN mau mengakui adanya kesalahan pada desain kelistrikan di Indonesia.

Fahri Hamzah menilai belum selesainya pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk merupakan hal yang aneh. Dia juga curiga data kependudukan diperdagangkan ke swasta.

Fahri Hamzah meminta Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perlindungan data pribadi agar warga tak jadi sasaran SMS gelap.

Fahri Hamzah menyatakan penerapan larangan eks koruptor maju pemilihan kepala daerah harus menunggu revisi UU Pilkada.

Fahri Hamzah mengusulkan ibu kota negara pindah ke pulau reklamasi Jakarta.  

KPU didorong fokus persoalan ada pada Pemilu seperti penggunaan kardus sebagai kotak suara, membereskan data pemilih hingga memaksimalkan penggunaan e-KTP dalam Pemilu.

Fahri Hamzah menilai wacana "impor" rektor justru menunjukkan Menristekdikti tidak mampu meningkatkan kualitas PTN di Indonesia. 

Fahri Hamzah meminta PKS tak usah khawatir bila banyak kader partainya yang pindah ke ormas GARBI.

Fahri Hamzah menilai wacana mengundang rektor asing untuk memimpin kampus negeri di dalam negeri bukan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas PTN. 

Perseteruan Fahri Hamzah vs PKS terus berlanjut, kini ia mengancam akan menyita aset 5 pejabat partai kalau tak mau membayar ganti rugi. 

Pengacara Fahri Hamzah berharap PN Jaksel segera melakukan verifikasi terhadap aset-aset milik 5 petinggi PKS yang diajukan untuk disita. Penyitaan aset itu untuk membayar ganti rugi ke Fahri.

Fahri Hamzah mengajukan penyitaan delapan aset terhadap 5 elite PKS, sebagai ganti rugi pemecetannya sebagai kader senilai Rp30 miliar.

Politikus PKS sekaligus Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, sebaiknya Garuda Indonesia fokus memperbaiki layanan kepada jamaah haji daripada memberikan ucapan "terima kasih Jokowi".