Indeks Dividen

BRI membuka kemungkinan membagikan dividen lebih tinggi dibandingkan yang pernah dibagikan sebelumnya.

BRI membagikan dividen interim Tahun Buku 2025 sebesar Rp20,6 triliun kepada pemegang saham yang tercatat per 2 Januari 2026.

Cek jadwal pencairan dividen sejumlah emiten pada Januari 2026. Ketahui pula jadwal cum date, ex date, hingga recording date.

Pembagian dividen interim tetap memperhatikan jumlah saham treasury milik Perseroan atas realisasi buyback saham tanggal pencatatan (recording date).

Pembayaran dividen interim ini akan dilakukan pada 15 Januari 2025.

Simak jadwal pembagian dividen Desember 2025 dan tanggal penting terkait, ada BBCA hingga YUPI juga berbagai emiten lainnya.

Setoran tersebut terdiri dari pajak perseroan badan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dividen.

Cek kalender dividen November dan jadwal pembagiannya dari berbagai emiten.

Cek tanggal penting pembagian dividen interim bulan Oktober 2025 oleh Astra Otoparts (Tbk). Ketahui pula besaran dividen interimnya.

Recording date dividen interim jatuh pada 15 Oktober 2025. Adapun pembayaran dividen akan dilakukan pada 31 Oktober 2025.

Cek kalender dividen September 2025 untuk cum‑date, ex‑date, hingga recording date. Cek jadwal pembayaran dividen dari beberapa emiten.

YUPI memastikan pembayaran dividen perseroan tidak menggunakan dana penawaran umum perdana atau IPO.

Dengan adanya audit secara mendalam dapat meningkatkan kinerja BUMD pada 2026, sehingga menghasilkan peningkatan dividen.

Menurut CSIS tidak semua aset yang dikelola oleh Danantara Asset Management adalah aset produktif.

Hingga per 8 Agustus 2025 ada sebanyak 391 tindakan korporasi berupa pembagian dividen.

PT Gajah Tunggal Tbk atau GJTL akan membayarkan dividen tunai pada 30 Juli 2025 dengan besaran Rp50 per lembar saham.

Dari 1 persen tersebut, setidaknya Kementerian BUMN akan mendapatkan dividen sekitar Rp604 triliun untuk biaya operasional.

Jawa Pos membantah adanya utang dividen yang ditagihkan Dahlan melalui PKPU dan siap tempuh jalur hukum.

Prusahaan belum bisa menebar dividen karena harus membangun ekuitas atau permodalan hingga mencapai target yang diinginkan.

Selain pembagian dividen, dalam RUPST tersebut juga diputuskan menyetujui pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.