Indeks Diet Kantong Plastik

Walhi melihat saat ini Jakarta sudah dalam keadaan darurat dan perlu untuk segera dihadirkan kebijakan yang membatasi penggunaan kantong plastik.

Larangan penggunaan kantong plastik akan diterapkan di pasar-pasar tradisional secara bertahap.

Tujuan dari pembuatan aturan tersebut ialah untuk mengendalikan penggunaan kantong plastik di masyarakat.

Kebijakan Anies Baswedan untuk melarang penggunaan kantong plastik di DKI dikritik para pedagang karena minim sosialisasi.

Pergub larangan penggunaan kantong plastik itu sudah berbentuk draf dan siap diteken oleh Anies pada akhir Desember 2018, tetapi hingga kini belum diteken.

"1 Desember kita mulai, sosialisasinya seminggu beberapa kali dalam dua atau tiga bulan terakhir,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya.

Sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik digelar KLHK di Pasar Jambul, Pasar Santa dan Pasar Tebet Jakarta Selatan.

Ancaman hukuman kurungan dan denda atas penggunaan kantong plastik di Rwanda justru melahirkan penyelundupan. Penjaga di perbatasan bisa disuap dengan seks.

Pemerintah akan mengenakan cukai terhadap produk kantong plastik mulai Juli 2018.

Larva Galleria mellonella dapat mengurangi polusi plastik, lebih efektif dibanding bakteri dan ulat epung.

Kebijakan diet kantong plastik yang pernah bergulir dianggap terlambat dan belum konsisten. Padahal Indonesia termasuk salah satu negara penghasil sampah plastik dalam jumlah besar di dunia.

Kebutuhan kantong plastik yang masih tinggi dapat dijadikan peluang tumbuhnya pasar baru kemasan plastik alternatif, bioplastik.

Untuk mengendalikan penggunaan plastik, komoditas itu akan dikenai cukai mulai tahun depan. Plastik dinilai sebagai objek yang merusak lingkungan, terutama kantong plastik.

Indonesia menduduki peringkat kedua dalam hal pembuang sampah plastik terbanyak di dunia. Sebuah prestasi yang sangat mengkhawatirkan. Sayangnya, hingga kini belum ada upaya konkret dari pemerintah untuk "membersihkan" prestasi sampah tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), menyebutkan payung hukum tentang plastik berbayar masih menunggu evaluasi dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, KLHK.

Para pengelola toko ritel modern akhirnya menghentikan program kantong plastik berbayar secara nasional. Program yang berawal dari uji coba sejak 21 Februari 2016 lalu ini bisa dibilang mengalami kemandekan. Persoalan payung hukum menjadi akar masalah yang belum terselesaikan oleh pemerintah.

Indonesia masuk dalam daftar negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Hal ini mendorong pemerintah menelurkan program uji coba kantong plastik berbayar. Program uji coba kantong plastik berbayar berlanjut kembali sejak 1 Juli 2016, dengan skala nasional. Uji coba ini terbukti efektif, tapi bagi pengusaha toko modern kebijakan ini sebuah bola panas.

Kriteria cukai untuk kemasan plastik sebagai bahan yang dapat mencemari lingkungan, tidak sepenuhnya tepat. Menteri Perindustrian berpendapat, pengenaan cukai pada kemasan atau kantong berbahan plastik akan berdampak pada kebijakan investasi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan uji efektivitas terhadap kebijakan plastik berbayar yang diberlakukan pemerintah sejak 21 Februari lalu. Pada survei yang dilakukan pada Maret-6 April 2016 di 25 lokasi di DKI dengan melibatkan 15 ritel modern dan 222 konsumen, didapatkan data, sekitar 40 persen konsumen di DKI Jakarta tidak lagi menggunakan plastik saat berbelanja.

Indonesia masuk dalam daftar penyumbang sampah plastik terbesar di laut.