Indeks Devisa

Cadangan devisa Indonesia di akhir tahun 2019 mencapai 129,2 miliar dolar AS.

Jika satu perusahaan tidak patuh maka tidak hanya insentif fiskal tidak dapat. Tapi ada sanksi administratif bahkan blokir.

Gelombang Hallyu mulai menampakkan hasilnya melalui BTS. Kini, ia menjadi salah satu ikon baru yang membantu perekonomian Korsel.

Pemerintah memberlakukan sanksi denda sebesar 0,5 persen bagi eksportir yang tidak bisa membawa pulang devisa hasil Sumber Daya Alamnya (DHE SDA) ke dalam negeri.

ICT dalam negeri untuk mengurangi beban biaya penggunaan hak kekayaan intelektual dan impor barang dan jasa.

Ekonom IPB Nunung Nuryartono mengingatkan potensi tergerusnya devisa negara akibat tingginya minat warga Indonesia membeli aplikasi telepon pintar.

Cadangan devisa Indonesia pada April 2019 tercatat menyusut tipis dibanding bulan sebelumnya. 

Pemerintah tetap menargetkan kunjungan wisatawan asing selama 2019 mencapai 20 juta orang meski proyeksi perolehan devisa dari pariwisata diturunkan. 

Aliran modal asing berasal dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) maupun portofolio saham.

Dandhy Laksono menilai menggenjot pariwisata sebagai sumber devisa bisa bermasalah jika dilakukan terburu-buru.

Pemerintah segera membentuk sejumlah aturan turunan dari PP tentang Devisa Hasil Ekspor. Salah satu aturan turunan itu mengatur sanksi bagi eksportir yang melanggar ketentuan dalam PP itu. 

BI dan Kemenkeu akan memantau lewat aplikasi Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS).

Sri Mulyani menyatakan penyusunan aturan soal insentif untuk eksportir SDA akan selesai pada pekan depan.

Setelah terus merosot sejak Februari 2018, posisi cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan pada Oktober tahun ini.

"Kami percaya CAD di 2019 bisa dijaga di bawah 3 persen dari PDB," ujar Mirza

Cadangan devisa digunakan untuk intervensi rupiah agar menguat terhadap dolar AS.

Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali dianggap perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.

Kementerian ESDM memutuskan untuk menunda penuntasan pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik yang berkapasitas total 15.200 MW.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai proses mengubah aturan UU Lalu Lintas Devisa akan memakan waktu yang relatif lama untuk mendorong kembali DHE.

Saat posisi "genting", pemerintah kembali merayu pengusaha untuk membawa pulang devisa hasil ekspor. Harapannya, gejolak nilai tukar rupiah bisa diredam.