Indeks Demo 2 Desember

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri terus mengantisipasi para penyusup dari kelompok radikal pada demonstrasi yang bakal digelar pada 2 Desember mendatang.

MUI, FPI dan Polri sepakat demo damai 212 bakal dilangsungkan di Monas, Jakarta Pusat.

Sejumlah organisasi berencana menggelar Salat Jumat saat demonstrasi pada 2 Desember mendatang. Karenanya pihak kepolisian akan menyediakan solusi terkait rencana Salat Jumat tersebut.

Aksi bela Islam hanya akan difokuskan di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan tidak diperbolehkan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin, Jakarta, Senin (28/11).

Kapolri memutuskan menunda rapat dengar pendapat Komisi III DPR. Penundaan tersebut karena Kapolri selain harus mendampingi Presiden Joko Widodo ke beberapa wilayah, juga akan bertemu dengan beberapa elemen yang akan melakukan unjuk rasa aksi damai bela Islam III.

Kapolri berkilah telah menuduh para demonstran yang menuntut Ahok melakukan penistaan agama, melakukan makar. Padahal sinyalemen makar itu dialamatkan buat para pendompleng demo.

AS. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, menjelaskan pelemahan tersebut bukan karena sentimen pasar dari rencana demonstrasi pada 2 Desember 2016 dan isu penarikan uang tunai secara masif atau rush money.

Tim Cyber Crime Bareskrim Polri terus memantau aktivitas media sosial menjelang rencana aksi demonstrasi pada 25 November dan 2 Desember 2016.

MUI berkomitmen untuk menolak makar dan mengakui pemerintahan yang sah. Menurutnya, sistem pemerintahan di Indonesia sudah ada aturan dan ketentuan jelas sehingga pergantian kepemimpinan harus berlangsung sesuai regulasi.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Anton Charliyan mengeluarkan maklumat terkait rencana aksi pada 2 Desember mendatang.

Polda Metro Jaya menyebarkan selebaran surat maklumat Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan terkait imbauan rencana aksi damai pada 2 Desember 2016.

Ketua LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa sangat menyayangkan ancaman hukuman pidana mati dalam maklumat Kapolda Metro Jaya untuk menyikapi rencana aksi 2 Desember 2016.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta umat Islam berlapang dada menyerahkan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada mekanisme hukum.

Anggota Komisi III DPR, Risa Mariska menilai, maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri sah-sah saja. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa GNPF MUI tidak memiliki hubungan struktural apapun dengan MUI. Terkait aksi unjuk rasa2 Desember mendatang, MUI minta agar logo dan simbol MUI.

Berdasarkan kajian internal, Kapolri menyebutkan adanya upaya makar pada aksi demo mendatang. Namun, Menteri Pertahanan mengakui pihaknya belum menerima laporan apapun soal makar pada aksi unjuk rasa mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk kembali pada hukum dalam menghadapi perbedaan sebagai bangsa majemuk. Pernyataan Jokowi ini terkait dengan maraknya aksi unjuk rasa kasus dugaan penistaan agama.

Syaifullah Yusuf atau yang disapa Gus Ipul ini menyarankan agar umat Islam yang berdemo pada 2 Desember mendatang tidak salat Jumat di jalan. Sebabnya, menurut Wakil Gubernur Jawa Timur ini, salat Jumat di jalan lebih banyak mudaratnya.

Irjen Polisi M Iriawan mengingatkan agar agenda unjuk rasa tidak mengarah kepada tindakan makar.

Maklumat diterbitkan oleh Polda Metro Jaya terkait adanya demo pada 2 Desember mendatang. Menurut Kapolda Metro Jaya, pendemo yang tidak meneeti peraturan akan dihukum secara tegas.