Indeks Daerah

Kekerasan berawal dari sang istri berinisial SU yang menuding suaminya, SK, selingkuh dengan korban.

Iwan Setiawan Lukminto bilang pengiriman produk Sritex ke luar negeri tersendat hingga berbulan-bulan akibat pandemi COVID-19.

Siswa berharap aktivitas sekolah segera berjalan normal karena tidak ingin tertinggal dalam pembelajaran.

Imbauan soal tidak ada pesta kembang rupanya tidak menyurutkan minat warga untuk berburu petasan kembang api.

Gus Ipul bilang tambang bukan aset pribadi. Pembahasannya harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan mekanisme organisasi NU.

Tinggi letusan hingga 900 meter mengarah ke tenggara sejauh 13 kilometer dari pusat erupsi.

Perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari, terhitung 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Turunnya kunjungan wisata sekitar 2 persen dinilai tak berdampak signifikan pada industri pariwisata di Bali.

TNI menyesalkan beredarnya konten di media sosial yang memuat narasi yang mendiskreditkan institusi TNI terkait insiden aksi massa di Kota Lhokseumawe.

Penutupan dan pengalihan arus di Kuta untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat malam pergantian tahun.

Penetapan berdasar SK Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 tentang UMK dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) Tahun 2026.

Pelarangan dimaksudkan sebagai bentuk empati terhadap wilayah yang berduka akibat bencana.

Bidang Propam juga menyegerakan proses pemecatan MS sesuai dasar hukum yang mengatur kode etik profesi polisi.

Prajurit TNI tersebut tercatat sebagai nasabah kredit pegawai lewat program layanan kredit multiguna tanpa agunan untuk pegawai dan aparat.

Pembongkaran jalur kereta Lembah Anai tidak bisa dilakukan tergesa-gesa dan harus melalui kajian mendalam.

Pihak teknis menginginkan pembongkaran. Namun pelestari budaya berupaya mempertahankan.

Satgas PKH identifikasi sejumlah pihak yang diduga berkontribusi terhadap banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menyatakan telah berusaha jadi penengah dalam penetapan UMP.

DNR mengakali pengajuan suplesi kredit fiktif hingga menyalahgunakan kredit di bank BUMN yang beroperasi di Banyumanik pada 2021-2024.

Perusahaan yang tidak patuh penetapan UMP akan mendapat teguran, bahkan sanksi pencabutan izin usaha.