Indeks Bupati

Richard Tri Handoko adalah Kepala BPKAD Kabupaten Sukoharjo yang terlibat langsung dalam dugaan korupsi Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Simak profilnya.

Sejumlah barang bukti yang disita, yakni logam mulia dan valas dalam bentuk Dolar Australia dan Dolar Singapura yang totalnya mencapai miliaran rupiah.

Bupati Sukoharjo itu ditangkap terkait kasus dugaan pemerasan terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, merupakan OTT ke-16 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Syah Afandin (SAF) diduga menerima gratifikasi sekitar Rp3,5 miliar terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah hingga pengadaan seragam.

Amby dan Zulkarnain sempat menghilang saat KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing.

Suhardiman dan Zulkarnain diduga melarikan diri saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap jabatan Sekda.

PSI meyakini aksi penjaketan 6 mantan kepala daerah dan mantan anggota dewan yang bergabung membuat mereka semakin mantap di Lampung.

Bupati nonaktif Pekalongan itu, mengancam memecat pegawai outsourcing jika membelot dalam Pilkada 2024.

Dua mantan ajudan itu diduga mengoordinasikan setoran gratifikasi serta melicinkan jalan bagi perusahaan keluarga Fadia untuk menguasai proyek outsourcing.

Pemanggilan sejumlah aparat penegak hukum itu, terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan yang diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan di wilayah Tulungagung.

Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama 12 orang lainnya diperiksa terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Cilacap.

Bupati Fadia Arafiq mengatakan dirinya tak terlibat transaksi apa pun saat dirinya bertemu pihak KPK.

Profil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang terjaring OTT KPK dan daftar harta kekayaannya. Syamsul punya kekayaan sekitar Rp12 miliar.

Gubernur, bupati, dan wali kota diwajibkan menunda atau membatalkan rencana perjalanan ke luar negeri pada rentang waktu 14 hingga 28 Maret 2026.

KPK akan memanggil anak dan suami Bupati Pekalongan untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.

Sebelumnya terungkap, lewat perusahaan keluarga PT RNB, Bupati Fadia menjadi vendor pengadaan outsourcing di sejumlah instansi di Pekalongan.

KPK menjelaskan Rul selaku Direktur PT RNB hanya melakukan tarik tunai uang yang ditampung di perusahaan untuk diberikan kepada Bupati Pekalongan Fadia.

Pada konteks ini, pejabat menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan ketidakadilan dan terjadinya korupsi.