Indeks Bpn

BPN melaporkan tabloid Indonesia Barokah ke pihak berwajib minggu lalu karena menilai tabloid itu dinilai berisi konten yang tendensius dan tidak jelas penerbitannya.

Prabowo akan mundur dari pemilihan presiden jika ada potensi kecurangan, diantaranya diperbolehkannya penyandang disabilitas mental atau tuna grahita untuk menggunakan hak pilihnya.

Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN), Hidayat Nur Wahid menduga ada yang sengaja menaruh foto Gatot Nurmantyo pada baliho posko BPN Solo.

Andre Rosiade tetap yakin masyarakat akan berbondong-bondong ke TPS pada Pilpres 2019 nanti.

"Saya sebagai Wakil Ketua Penasihat BPN tegas mengutuk perilaku semacam ini," kata HNW

Pemerintah dikritik oleh Walhi terkait dengan konflik agraria yang tidak juga dicari solusinya.

"Mereka ini relawan tapi belum terkonfirmasi oleh kami. Dan mereka ngaku-ngaku, ketika saya tahu ada kasus ini, mereka tidak benar," kata Ferry.

"Memang kami sadari, banyak hal yang sebetulnya tidak untuk dipublikasi namun terungkap ke publik, jadi kacau balau," kata Aria Bima

Andre Rosiade mengatakan, Prabowo-Sandi tak bisa menghadiri undangan tes baca Al-Qur'an karena tengah melakukan persiapan debat pilpres, yang akan digelar 17 Januari 2019 mendatang.

Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika ingin menggadai sertifikat tanah yang dimiliki untuk memperoleh pinjaman.

Pendaftaran CPNS 2018 dibuka pada 19 September 2018. Salah satu lembaga yang membuka lowongan CPNS 2018 adalah Ombudsman RI.

Warga Pulau Pari gagal bertemu pejabat BPN karena alasan rapat.

Pemprov DKI dan BPN meneken perjanjian kerja sama untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah.

Sandiaga menyatakan program penataan kampung di Jakarta perlu didukung dengan revisi Perda RDTR.

Seharusnya penggugat mengajukan gugatan kepada para pihak yang telah membuat perjanjian kerjasama atas pemanfaatan tanah pulau reklamasi.

Anies Baswedan berencana meyakinkan Kementerian ATR/BPN soal sejumlah detail kesalahan administratif dalam penerbitan sertifikat HGB Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah.

Kementerian ATR/BPN dinilai memiliki kewenangan untuk mengevaluasi sertifikat HGB dan melakukan pencabutan bila menemukan ada kecacatan hukum administratif di penerbitannya.

"Kalau gugat sekarang terkait dengan HGB itu, sudah lewat waktu 90 hari. Pasti gugatannya nanti akan dikalahkan," kata Tigor Hutapea.

Permintaan Anies dianggap bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran apa yang sudah dijanjikan kepada pengembang tidak bisa dibatalkan.

Menurut Prasetyo, Priyono masih dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat dalam program Prona.