Indeks Bpn

Warga Pulau Pari gagal bertemu pejabat BPN karena alasan rapat.

Pemprov DKI dan BPN meneken perjanjian kerja sama untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah.

Sandiaga menyatakan program penataan kampung di Jakarta perlu didukung dengan revisi Perda RDTR.

Seharusnya penggugat mengajukan gugatan kepada para pihak yang telah membuat perjanjian kerjasama atas pemanfaatan tanah pulau reklamasi.

Anies Baswedan berencana meyakinkan Kementerian ATR/BPN soal sejumlah detail kesalahan administratif dalam penerbitan sertifikat HGB Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah.

Kementerian ATR/BPN dinilai memiliki kewenangan untuk mengevaluasi sertifikat HGB dan melakukan pencabutan bila menemukan ada kecacatan hukum administratif di penerbitannya.

"Kalau gugat sekarang terkait dengan HGB itu, sudah lewat waktu 90 hari. Pasti gugatannya nanti akan dikalahkan," kata Tigor Hutapea.

Permintaan Anies dianggap bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran apa yang sudah dijanjikan kepada pengembang tidak bisa dibatalkan.

Menurut Prasetyo, Priyono masih dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat dalam program Prona.

BPN DKI Jakarta mengklaim Hak Guna Bangunan (HGB) di pulau-pulau hasil reklamasi teluk Jakarta bisa diterbitkan. Tapi, HGB itu belum bisa melegalkan pendirian bangunan di pulau reklamasi selama 2 Raperda Reklamasi belum dibentuk.

Pemerintah memberikan izin kepada PT Kapuk Naga Indah untuk mengelola lahan reklamasi Pulau D selama 30 tahun.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menggandeng Polri untuk ikut terlibat dalam mencegah dan menangani kasus-kasus sengketa agraria yang jumlahnya terus meningkat.

Sebelum masa tugasnya berakhir di 2019, Presiden Jokowi menargetkan bisa menerbitkan tambahan 9 juta sertifikat tanah bagi masyarakat. Sayangnya program populis ini masih menyisakan berbagai persoalan sejak dirintis 35 tahun lalu.

Pemerintah terus mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur di berbagai sektor termasuk jalan tol. Untuk mencapai tujuan itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui telah menyelesaikan proses pengadaan tanah termasuk proses ganti rugi pada 27 proyek jalan tol seluruh Indonesia dengan panjang mencapai 293,7 kilometer.

Pemerintah mengakui jika baru 44 persen bidang tanah (lahan) di seluruh Indonesia yang bersertifikat. Oleh karenanya, pemerintah berjanji akan bekerja lebih keras untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah yang masih tersisa.

Presiden Jokowi menegasan akan memotong red tape dalam pengurusan sertifikat tanah, sekaligus mengawasai secara ketat para pegawai dan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait hal tersebut.

Setelah lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2012, muncul gejolak di bidang pertanahan. Sejumlah warga di Yogyakarta resah karena khawatir kehilangan tanahnya. Sebab, pasca UU Keistimewaan, dilakukan reinvetarisasi tanah milik Keraton Yogyakarta.

Meski proyek tol Solo-Kertosono ditarget rampung awal tahun 2018, namun, hingga kini, pembebasan 112 bidang lahan di ruas Mantingan-Kertosono di wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur belum tuntas.