Indeks Bkn

Berikut rundown Uji Kompetensi Jabatan Fungsional BKN periode Juli 2023 dan jadwalnya.

Link pendaftaran untuk Sekolah Kedinasan tahun 2023 akan dibuka pada tanggal 1 hingga 30 April 2023 di https://dikdin.bkn.go.id.

Syarat pemberkasan PPPK 2022 bagi peserta yang dinyatakan lulus. Berikut tahapan pengisian DRH di sscasn.bkn.go.id.

Panselnas akan mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional guru paling lambat pada 10 Maret 2023.

Berikut jadwal, formasi PPPK Teknis 2022 BKN dan link dokumen.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes, Arianti Anaya mengatakan seleksi PPPK nakes telah dilaksanakan pada 3 sampai 22 November kemarin.

BKN perlu memberikan pelatihan pengetahuan teknologi informasi (IT) untuk para ASN agar kinerja dari pelayanan menjadi lebih optimal.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkap, sekitar 30 persen ASN tidak melakukan pekerjaannya selama pemberlakuan sistem bekerja dari rumah.

Pemerintah akan memulai proses asesmen ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2022.

Kemenhub menjadi instansi dengan jumlah CPNS yang mengundurkan diri paling banyak mencapai 11 orang.

DPR mendesak pemerintah mengevaluasi produktivitas ASN setelah sempat bekerja dari rumah (Work from Home) selama pandemi COVID-19.

Jumlah PPPK lebih banyak dibanding PNS. Pemerintah mengklaim ini upaya mordenisasi birokrasi.

Ada 9 peserta CPNS 2021 yang kelulusannya dibatalkan oleh BKN karena beberapa alasan, salah satunya karena mengundurkan diri. 

BKN mengumumkan dicabutnya status kelulusan 9 peserta CPNS 2021 karena sejumlah alasan. 

Seleksi CPNS 2021 diduga masih terjadi kecurangan. BKN minta peserta lapor pakai mekanisme sesuai panduan yang tersedia.

Modus kecurangan dengan remote access ini memungkinkan pelaku berada di lokasi berbeda. BKN didesak lakukan digital forensik secara mendalam.

Polri memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai nonaktif KPK yang jumlahnya bertambah dari 56 orang menjadi 57 orang.

Jadwal pelaksanaan SKD menunggu izin dan persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ombudsman RI buka suara atas keberatan KPK dan BKN tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) TWK KPK.

BKN sudah mengirimkan surat keberatan ke Ombudsman & menilai tak ada aturan yang dilanggar dalam proses persiapan maupun pelaksanaan TWK di KPK.