Indeks Arsul Sani

Arsul Sani menegaskan, PPP akan tetap memberikan bantuan hukum kepada Habil Marati meskipun berbeda kubu.

Sekjen PPP Arsul Sani mengaku heran dengan aksi Tur Jihad 22 Mei yang rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019 saat pembacaan hasil pengumuman KPU RI.

Sekjen PPP Arsul Sani berharap penangkapan dan penetapan Romahurmuziy sebagai sebagai tersangka oleh KPK tidak mempengaruhi elektabilitas partai di Pemilu 2019.

Sekjen PPP Arsul Sani mengaku belum mengetahui siapa calon pengganti Ketua Umum PPP Romahurmuziy usai ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan di Kemenag.

Komisi III DPR merespons naiknya anak Jaksa Agung M. Prasetyo, yakni Bayu Adhinugroho Arianto yang mendapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf membantah ada kericuhan yang menunjukkan Menko Bidang Kemaritiman, Lubut B. Panjaitan marah. 

Arsul Sani menantan Fadli Zon dan Fraksi Gerindra menginisiasi revisi UU ITE. Pernyataan Asrul itu untuk menyindir kritik Fadli terhadap vonis yang diterima Ahmad Dhani. 

PPP kubu Romi mengancam akan menggugat pengurus PPP kubu Muktamar Jakarta. Gugatan akan diajukan PPP kubu Romi jika PPP kubu Muktamar Jakarta tetap menggelar Mukernas.

Arsul Sani mengatakan, eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati di Arab tak bisa dikaitkan dengan hukum di Indonesia.

Gerakan #2019GantiPresiden dinilai tak hanya tagar saja, melainkan juga mengumpulkan massa dalam jumlah banyak yang di dalamnya seringkali terdapat orasi-orasi politik.

Arsul Sani menilai, tak ada yang salah dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Perwira TNI dan Polri soal sosialisasi program kerja pemerintah.

Pada Pilkada 2018, PPP berhasil membawa kemenangan untuk tiga kandidat kepala daerah yang mereka usung di Pulau Jawa.

Wakil Ketua Umum PPP dari kubu Djan Faridz, Humphrey R Djemat melaporkan anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dugaan melakukan tindakan yang tidak etis.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai pasal-pasal "karet" dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu diperjelas guna mencegah penafsiran secara bebas oleh penegak hukum.