Indeks Ariesman Widjaja

Sugiyanto Kusuma, Bos PT Agung Sedayu Grup, menolak untuk bicara seusai diperiksa lebih lanjut oleh KPK. Pemeriksaan Aguan dilakukan KPK untuk mendalami keterlibatannya beserta beberapa pengusaha dan politisi lainnya dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono beserta sejumlah petinggi PT Agung Podomoro Land kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan tindak pidana suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati dalam penyidikan dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (11/4/2016). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat menyatakan delapan dari 17 yang akan dibangun pengembang telah memiliki izin reklamasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyatakan bahwa ia sebenarnya telah menaruh curiga pada pengembangan proyek reklamasi Teluk Jakarta sebelum kasus dugaan suap yang melibatkan salah seorang petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyatakan bahwa saat ini para pengusaha di Indonesia masih tidak percaya bahwa birokrasi di Indonesia sudah semakin bersih.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif mengatakan bahwa untuk menghentikan proses proyek besar reklamasi di Jakarta, yang ternyata sarat dengan praktik suap, KPK tidak dapat bekerja sendiri dan mendesak semua pihak yang terkait untuk bisa bersinergi dan bekerja sama dalam kasus ini.

Tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi.