Indeks Airlangga Hartarto

Klaim Airlangga soal PPKM efektif berdasar jumlah daerah berstatus Corona menurun pada zona merah dari 92 menjadi 63 kabupaten/kota.

Satpol PP, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas tak hanya mendisiplinkan masyarakat patuh protokol kesehatan, tapi terlibat tracing kasus COVID-19.

Jumlah anggaran PEN Tahun 2021 sudah mengalami perubahan sedikitnya 2 kali. Awalnya anggaran PEN 2021 ditetapkan senilai Rp372,3 triliun.

Periode 10 sampai 16 Januari 2021, Indonesia mencatat angka tes COVID-19 mencapai 288.137 orang.

PA 212 menuntut pemerintah adil dengan mempidana orang yang sembunyikan informasi positif COVID-19.

Menko Perekonomian Airlangga dianggap membohongi publik karena tidak mengumumkan saat terkena Corona.

LaporCovid19 menilai Airlangga tidak jujur dan tidak terbuka sebagai pejabat sehingga membohongi publik.

Seharusnya Airlangga menjadi contoh bagi masyarakat bila terkena Corona apa yang dilakukan agar sembuh.

"Ini adalah ungkapan rasa syukur saya, karena termasuk orang-orang yang mampu bertahan dari serangan COVID-19," kata Airlangga.

Kemenkoperek akhirnya membenarkan Airlangga Hartarto sempat terinfeksi COVID-19 pada 2020, padahal selama ini menutupinya.

Sekretariat Presiden tak pernah mendapatkan pemberitahuan resmi dari Airlangga ataupun dari kementeriannya bila ia positif COVID-19.

Airlangga Hartarto menjadi pendonor plasma darah, padahal ia tak pernah mengumumkan terjangkit COVID-19 ke publik.

Corona Indonesia terus menanjak disebut akibat longgarnya protokol kesehatan.

Tujuh provinsi dan 73 kabupaten/kota telah menerbitkan aturan turunan terkait PPKM Jawa Bali pada 11-25 Januari sesuai arahan pemerintah pusat.

Whisnu protes kota/kabupaten di Jawa Timur yang masuk zona merah tak wajib menerapkan PSBB, sementara Surabaya wajib melakukan PSBB.

Peningkatan kasus COVID memaksa pemerintah membatasi aktivitas sosial warga di Pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah akan menambah 7.900 perawat dan 30 persen tempat tidur untuk pasien COVID-19.

Vaksin COVID-19 masih menunggu izin penggunaan darurat terbit dari BPOM dan fatwa halal dari MUI.

Pemerintah tak pernah secara tegas menomorsatukan kesehatan rakyat sejak pandemi merebak.

Menko Airlangga menyebut vaksin Astra Zeneca, vaksin dari program Covax, dan Pfizer akan masuk pada kuartal II-2021.