Indeks Abu Sayyaf

Tiga warga negara Indonesia dan warga negara Norwegia Kjartan Sekkingstad berdiri bersama pemimpin Front Pembebasan Nasional Moro Nur Misuari  dan anggota kelompok pemberontak lainnya setelah para sandera dibebaskan dari kelompok militan Islam Abu Sayyaf jaringan al Qaeda di Jolo, Sulu, Filipina.

Menyusul telah dibebaskannya tiga warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf dari sebuah kapal nelayan Malaysia lebih dari sebulan yang lalu, Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membebaskan lagi seorang WNI yang masih disandera oleh kelompok separatis tersebut.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis mendatang. Keduanya akan membicarakan keamanan perairan laut dan pertahanan menyusul kejadian penyanderaan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa serangan militer gabungan Filipina-MNLF telah berhasil menewaskan separuh kekuatan militer Abu Sayyaf di pulau Basilan.

Dua orang awak kapal tunda berkewarganegaraan Indonesia meloloskan diri dari tawanan kelompok garis keras di Filipina, Rabu, dengan berenang ke laut setelah kelompok militan tersebut mengancam akan memenggal kepalanya.

Kemlu membenarkan informasi terkait bebasnya satu WNI ABK Charles yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Muhammad Sofyan saat ini sudah berada di Kepolisian Sulu.

Motif penculikan WNI oleh Abu Sayyaf disebut-sebut karena kelompok militan bersenjata itu berhasil memperoleh uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp14 miliar, meskipun pemerintah Indonesia menyangkal isu tersebut.

Indonesia, Malaysia, dan Filipina akhirnya menyepakati patroli bersama untuk mengamankan wilayah perbatasan laut mereka dari pembajakan kapal. Langkah ini diambil mengingat kapal-kapal ketiga negara ini berulang kali menjadi sasaran pembajakan, khususnya di perairan Sulu di perbatasan antara Kalimantan, Malaysia Timur, dan Mindanao. Apa yang melandasi komitmen kerja sama antara ketiga negara ini?

Menkopolhukam Wiranto menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah berkompromi dengan kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Selain itu, pihaknya juga tidak akan membayar tebusan, meskipun ada ancaman yang dilontarkan pihak penyandera 10 ABK wNI.

Wiranto mengimbau masyarakat Indonesia tidak mudah mempercayai informasi dari Abu Sayyaf.

Pertemuan tiga negara yaitu RI, Malaysia dan Filipina tersebut untuk membahas langkah-langkah pengamanan Laut Sulu menyusul di kawasan tersebut makin sering terjadi gangguan keamanan akhir-akhir ini.

Penyanderaan terhadap WNI dilakukan oleh perompak di wilayah perairan antara Indonesia-Filipina-Malaysia. Penyanderaan terakhir bahkan tejadi pasca kesepakatan trilateral untuk mengantisipasi perompakan yang dihadiri tiga Menlu dan tiga Panglima Angkatan Bersenjata di Yogyakarta.

Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi menuntut pembebasan ABK asal Indonesia yang menjadi sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di depan Kedubes Filipina, Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghargai aturan Filipina yang sulit ditembus oleh militer Indonesia dalam rangka upaya pembebasan sandera.

Retno mengatakan, pertemuan itu menjadi sangat penting artinya untuk melanjutkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam upaya pembebasan sandera.

Pemerintah Indonesia belum berencana mengirimkan TNI ke Filipina mengingat proses negosiasi dengan Pemerintah Filipina masih berlangsung.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini Indonesia sedang merancang secara detail tentang pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok ekstremis Abu Sayyaf di Filipina.

Jusuf Kalla tidak bisa menyampaikan banyak hal karena saat ini proses pembebasan sedang diupayakan oleh pemerintah RI.

Indonesia perlu bertindak tegas terhadap Filipina terkait keamanan perairan Filipina Selatan. Pemerintah memang sudah menginisiasi pertemuan dengan Filipina, dan Malaysia di Yogyakarta, pada 5 Mei 2016. Poin kesepakatan yakni intens melakukan patroli bersama di perairan Sulu. Termasuk koordinasi bantuan reaksi cepat saat ada indikasi pembajakan terjadi.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peristiwa penyanderaan WNI akhir-akhir bukan politik, melainkan kesengajaan dan ada unsur pengulangan. "Yang kita lihat kok kayaknya jadi tuman gitu," ujar Luhut.