Indeks 75 Pegawai Kpk

Kriteria ketidaklulusan para pegawai KPK menjadi ASN dipermasalahkan. Kriteria tersebut dianggap konyol, misalnya kepatuhan buta terhadap pimpinan.

Sejumlah pegawai meminta pelantikan ditunda, tapi pimpinan KPK bergeming.

Perlawanan terhadap pemecatan pegawai juga datang dari dalam KPK. Mereka semakin sering bersuara, melayangkan protes resmi, dan upaya-upaya lain.

Komnas HAM mendalami karakteristik dan dinamika pola kerja di KPK, serta mencari keterkaitannya dengan TWK.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto menyatakan ada penyalahgunaan kekuasaan dalam TWK KPK, ada perilaku koruptif dalam internal KPK.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyerahkan konflik 51 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) ke internal KPK.

Moeldoko mengatakan TWK tidak bisa dilihat sebagai alat dalam pelemahan KPK.

KPK menghormati laporan Wadah Pegawai KPK ke Komnas HAM terkait dugaan kesewenang-wenangan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Laporan tersebut terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pimpinan KPK perihal penerbitan SK penonaktifan 75 pegawai.

Wakil Ketua KPK menghormati upaya 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan pimpinan ke Dewan Pengawas.

75 Pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan jajaran pimpinan ke Dewan Pengawas KPK.

SK Firli Bahuri yang meminta para pegawai yang tak lolos TWK menyerahkan tugas ke atasan dianggap mengada-ada.

Jokowi telah bicara soal nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Dengan demikian, apakah semua akan selesai?

Para guru besar dari berbagai universitas meminta Pimpinan KPK membatalkan pemberhentian 75 pegawainya.

Pegawai KPK yang tidak lolos TWK jangan dipecat, melainkan dipertimbangkan jadi tenaga PPPK, kata Wakil Ketua Komisi III DPR. 

Ali Fikri berdalih, 75 pegawai KPK bukan "dinonaktifkan" tetapi diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan.

Wadah Pegawai KPK menegaskan, peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN.

Sebanyak 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tersebut, diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya.