tirto.id - Hubungan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini semakin mesra. Pengurus Gerindra juga sempat menyebut Presiden Jokowi menawari kader Gerindra posisi menteri. Benarkah?
Prabowo mengatakan membantu pemerintah tidak harus memasukkan kader untuk menjadi menteri dalam kabinet.
"Partai Gerindra itu menempatkan kepentingan nasional di atas semua kepentingan. Kalau kita ikhlas membantu untuk kepentingan nasional, tidak harus di dalam kabinet. Di luar kabinet pun kami siap," kata Prabowo seusai Rapat Kader Partai Gerindra di Hall D2 JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2017).
Prabowo mengatakan dalam berdemokrasi perlu ada keseimbangan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena itu, dia mengisyaratkan Partai Gerindra tetap akan berada di luar kabinet meskipun tidak menutup kemungkinan membantu pemerintah.
"Kalau semua masuk dalam pemerintahan, lalu nanti siapa yang mengkritisi dan mengawasi. Perlu ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif," tuturnya, seperti dilansir dari Antara.
Prabowo mengatakan Presiden Joko Widodo akan melihat asas manfaat dalam menempatkan seseorang di kabinetnya. Prabowo yakin Presiden Jokowi paham betul tentang hal itu.
"Biarlah Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya sampai selesai secara baik," katanya.
Tentang pernyataan salah satu pengurus Partai Gerindra yang mengatakan tentang kemungkinan kader partai tersebut duduk sebagai menteri di kabinet, Prabowo mengatakan tidak tahu.
"Mungkin dia yang ingin menjadi menteri," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyono mengungkapkan, Partai Gerindra mengklaim ditawari empat pos menteri atau sederajad dari pemerintahan saat ini, yaitu menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, menteri pertanian, menteri tenaga kerja, dan kepala staf kepresidenan, kata .
"Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo," kata Puyono, di Jakarta, Selasa. Kode "A1" merupakan penanda --di kalangan intelijen-- bahwa data atau informasi itu benar-benar sahih dan teruji.
Dia mengatakan meskipun keputusan diserahkan kepada Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, namun pengurus atau pun kader lebih cenderung tetap berada di luar pemerintahan. Sampai saat ini Partai Gerindra konsisten tentang hal itu.
Puyono menegaskan, kader Gerindra di bawah sejak partai itu berdiri, tujuan hanya satu yaitu mengantarkan Prabowo sebagai presiden dan hanya menginginkan kader-kadernya di pemerintahan kalau Prabowo menjadi presiden.
"Untuk berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-JK yang pasti semua keputusan ada di tangan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto. Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," ujarnya.
Puyono mengatakan, kader Partai Gerindra di bawah merupakan loyalis Prabowo. Mereka tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan Jokoei Karena akan berpengaruh negatif pada elektabikitas Partai Gerindra dan Prabowo pada pemilu 2019.
Hal itu, menurut dia, cukup rasional karena awal 2018 sudah tahun Politik dan Gerindra mulai memanaskan mesin-mesin politiknya begitu juga dengan parpol lain.
"Seluruh kader Gerindra sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 dan berjuang untuk memenangkan itu," katanya.
Penulis: Nurul Qomariyah Pramisti
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
