tirto.id - Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pertemuan antara dirinya dan Sandiaga Uno bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari ini membahas enam topik. Tapi, dari enam materi pembahasan itu tak ada yang menyangkut proyek Reklamasi Teluk Jakarta.
Menurut Anies, pertemuan selama sekitar dua jam itu hanya membahas persiapan Asian Games 2018, pencegahan dan penanggulangan banjir, pengerjaan proyek MRT dan LRT, penataan kampung kumuh, penertiban kawasan trotoar dan rencana pembangunan stadion BMW.
"Kami laporkan ke Pak presiden bahwa sudah sejak awal kami langsung mengecek, proyek-proyek nasional itu, terutama MRT dan kemacetan. Soalnya, kami ingin saat pelaksanaan Asian Games, semua pembangunan infrastruktur di jakarta itu tidak merepotkan tamu internasional," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/10/2017).
Menurut Anies, pembahasan reklamasi tidak masuk ke dalam agenda yang diprioritaskan di pertemuan itu. Karena itu, dia dan Sandi tidak mengemukakan persoalan reklamasi kepada Jokowi.
"Enggak dibicarakan artinya bukan yang menjadi perhatian utama," ujarnya.
Arah pembicaraan, kata dia, justru lebih kepada langkah konkret yang perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemprov DKI untuk membereskan enam persoalan tadi.
"Kami akan tindaklanjuti semua hal dan sekarang yang masih menghambat akan dipastikan bisa beres," kata Anies.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menambahkan bahwa Pemerintah Pusat menginginkan seluruh program yang bersinggungan dengan Pemprov DKI dapat diselaraskan dan selesai tepat waktu.
"Malah justru lebih diarahkan ke pemerintah pusat. Program-program yang bersinggungan. (Reklamasi) tidak dibahas sama sekali," kata dia.
Selama ini, isu reklamasi diduga akan menjadi pemicu perbedaaan pendapat antara pemerintahan Anies-Sandi di DKI dengan pemerintah pusat. Anies-Sandi sudah berjanji saat masa kampanye Pilkada DKI 2017 bahwa mereka akan bersikap menolak proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Hingga kini, keputusan final dari Anies-Sandi soal proyek reklamasi Jakarta belum jelas.
Sementara pemerintah pusat secara terang-terangan mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sikap itu semakin jelas usai Kemenko Bidang Kemaritiman dan KLHK bersepakat mencabut moratorium atau saksi administratif terhadap pembangunan Pulau C, D dan G.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
