Menuju konten utama

Pertamina Perluas Uji Coba Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP

"> "PT Pertamina Patra Niaga akan memperluas area uji coba pembelian LPG subsidi kapasitas 3 kilogram menggunakan KTP di Pulau Jawa, Bali dan NTB."

Pertamina Perluas Uji Coba Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP
Sejumlah warga menunggu kedatangan Elpiji 3 kg di salah satu pangkalan di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (7/11/2019). ANTARA FOTO/Rahmad.

tirto.id - PT Pertamina Patra Niaga akan memperluas area uji coba pembelian LPG subsidi kapasitas 3 kilogram menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Uji coba untuk pendaftaran konsumen LPG 3 kg sudah dilakukan dimana sistem My Pertamina sudah mendapatkan akses database dari P3KE dan tahun ini roadmap direncanakan di Pulau Jawa, Bali, NTB,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Harsono menyampaikan bahwa sistem My Pertamina telah berhasil melakukan pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP konsumen dengan database Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dari Desil 1-7 yang telah diserahkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ke Patra Niaga.

Estimasi data P3KE mencapai 47 juta Kepala Keluarga atau setara 170 juta NIK. Sebelumnya, mekanisme pendaftaran konsumen subsidi LPG tepat sasaran telah dilakukan di lima kabupaten/ kota.

Tak hanya memperluas uji coba pembelian elpiji subsidi, pada tahun 2023 ini Pertamina juga akan memperluas pengendalian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan aplikasi My Pertamina. Harsono merencanakan uji coba penggunaan QR My Pertamina untuk pembelian Pertalite dan Solar ke 138 kabupaten/kota.

“Sampai Februari direncanakan ada tambahan sebanyak 138 kabupaten/kota di 12 provinsi termasuk implementasi tahap awal LPG,” kata Harsono.

Berdasarkan uji coba tahap satu pengendalian pembelian BBM Subsidi yang mulai berlangsung sejak Semester II 2022 dan penerapan secara penuh atau full cycle sejak Desember 2022, Harsono mengatakan ditemukan sejumlah catatan sebagai evaluasi sebelum implementasi di 138 kabupaten/kota.

“Sambil melakukan evaluasi penerapan mekanisme subsidi tepat sasaran, Pertamina juga masih menunggu revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang akan menerapkan kriteria pembeli BBM Pertalite,” tutur dia.

Baca juga artikel terkait EKBIS

tirto.id - News
Sumber: Antara
Editor: Reja Hidayat