tirto.id - Perempuan Arab Saudi melakukan aksi protes melalui petisi daring untuk mengakhiri sistem perwalian yang tidak memperbolehkan perempuan untuk beraktivitas tanpa persetujuan laki-laki, demikian yang dikutip dari The Guardian, Senin (26/9/2016). Hingga saat ini, petisi tersebut telah ditandatangani oleh hampir 15.000 orang.
Menurut hukum Arab Saudi, setiap perempuan, usia berapa pun, harus mengantongi izin dari seorang wali laki-laki untuk bepergian, menikah atau meninggalkan penjara. Izin tersebut juga berlaku untuk kegiatan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, menyewa apartemen hingga mendapat perawatan dari rumah sakit. Wali laki-laki sendiri biasanya ialah ayah atau suami apa bila sudah menikah. Untuk seorang janda bahkan harus meminta izin kepada anak laki-lakinya jika tidak memiliki kerabat laki-laki dewasa.
Aziza al-Yousef, ketua aktivis yang telah berjuang melawan sistem perwalian selama satu dekade ini mengatakan pada The Guardian bahwa perempuan harus diperlakukan sebagai warga negara yang utuh.
“Kami ingin perempuan di atas 18 atau 20 tahun diperlakukan sebagai orang dewasa, agar bertanggung jawab atas perlakuannya sendiri, dan diperbolehkan untuk memutuskan secara mandiri. Ini bukan hanya masalah perempuan, tetapi juga masalah laki-laki karena memberikan tekanan pada mereka. Ini merupakan masalah bagi kita semua,” lanjutnya.
Selama bertahun-tahun, Yousef dan teman-teman aktivisnya mengadakan seminar dan memberikan edukasi tentang validitas agama akan sistem perwalian. Kampanyenya melahirkan tagar #IAmMyOwnGuardian (#SayaAdalahWaliSayaSendiri) yang viral di dunia maya. Banyak perempuan dari berbagai kalangan mengkicaukan tagar tersebut di Twitter dengan harapan terwujudnya perubahan sistem di negara islam konservatif itu. Yousef merasa sangat bangga terhadap generasi muda yang sudah secara aktif berkontribusi di dunia maya dalam pergerakan HAM.
Hala Aldosari, ahli riset kesehatan perempuan, yang menulis petisi daring melawan sistem perwalian itu mengatakan, tagar #IAmMyOwnGuardian sangat membantu dalam mengumpulkan dukungan massa. “Setelah menyebarluaskan petisinya di Twitter, kami berhasil mengumpulkan sebanyak 14.682 tanda tangan.” ujar Aldosari.
Sehubungan dengan menyebarluasnya tagar itu, TIME melaporkan, sekitar 2500 perempuan mengirim telegram ke kantor pemerintah pada akhir pekan kemarin. Mereka meminta diberhentikannya aturan perwalian terhadap perempuan. Petisi daring ini telah diserahkan ke pemerintah pada Senin (26/09/2016), dan merupakan peristiwa pertama yang pernah terjadi di kerajaan Arab Saudi.
Penulis: Yuliana Ratnasari
