tirto.id - Partai Demokrat membantah tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah menerapkan strategi 'outsourcing' dan membajak Emil Dardak yang diklaim sebagai kader PDIP untuk dicalonkan sebagai Cawagub Jatim 2018 mendampingi Khofifah Indar Parawansa.
Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo menyampaikan selama ini partainya memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan kandidat calon kepala daerah.
"Yang jelas Demokrat selalu mengutamakan satu proses dan mekanisme yang terstruktur dan juga sistematis dalam memilih kader yang akan diajukan," kata Roy di komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/11).
Mekanisme tersebut, kata Roy, yakni dengan menyeleksi kader-kader dari internal dengan pertimbangan elektabilitas dan kapabilitas. Namun, bila tidak ada kader yang realistis untuk dimajukan dalam Pilkada, baru Demokrat mencari sosok liyan di luar partai.
"Ya kami menghormati juga secara ilmilah hasil survei dan hasil dari masukan masyarakat. Khusus untuk Jatim makanya pilihan jatuh pada Bu Khofifah Indar Parawansa dan juga Pak Dardak yang sudah kami berikan rekomendasinya seminggu lalu," kata Roy.
Terkait respons PDIP yang memecat Emil, Roy menilainya sebagai wewenang internal partai berlogo banteng itu dan ia tidak ingin mencampurinya. Sebaliknya, ia justru menganggap PDIP telah memberikan bola sepenuhnya kepada Emil untuk memilih partai mana yang akan menjadi tempat berlabuh.
"PDIP sudah memberikan bolanya, sudah ditangkap oleh Mas Bupati Trenggalek Emlil Dardak, sekarang kita tunggu Mas Emil mau (berpartai) kemana?," kata Roy.
Roy pun mengaku Demokrat tidak memusingkan klaim Golkar bahwa Emil telah mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berlambang beringin. Menurutnya, sah saja seseorang memiliki KTA partai mana saja. "Yang tahu hanya Mas Emil," kata Roy.
PDIP telah resmi memecat Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak sebagai kader usai yang bersangkutan memutuskan mencalonkan diri sebagai Cawagub Jatim 2018 mendampingi Khofifah Indar Parawansa melalui rekomendasi Demokrat dan Golkar.
''Bung Emil Dardak telah memilih jalan. Partai tentu otomatis memberikan sanksi pemecatan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Kamis, (23/11).
PDIP menurut Hasto tidak merasa rugi dengan pemecatan tersebut. Sebab, menurutnya, PDIP masih mempunyai banyak kader yang loyal dan berkomitmen pada partai dan jabatannya sebagai kepala daerah. Tidak seperti Emil yang menurutnya gambaran politisi muda yang mementingkan loncatan politik semata.
"Jumlah kepala dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan yang berusia di bawah 40 tahun sebanyak 34 orang. Hanya 1 orang yang memilih jalan kekuasaan," kata Hasto.
Hasto menyebut Demokrat tengah menerapkan strategi 'outsourcing' sebab tengah mengalami defisit kader muda setelah sejumlah kader muda mereka terseret masalah korupsi, seperti Nazarudin dan Anas Urbaningrum.
"Dalam kapasitas Pak SBY sebagai ahli strategi, pilihan jalan pintas saat ini memang merekrut tokoh di luar partai, termasuk anggota partai lain. Itu menjadi opsi utamanya," kata Hasto.
Namun, Hasto menilai sebagai partai ideologis, PDIP tidak akan melakukan strategi semacam itu meskipun pada dasarnya sah-sah saja.
"Partai [PDIP] tidak pernah terpancing dengan jurus Pak SBY, karena kami percaya pada mekanisme kaderisasi Partai”, kata Hasto.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
