Menuju konten utama

Pacu Pembangunan Daerah, Jokowi Resmikan Sinergi Aksi Ekonom

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan melalui pemberian kesempatan bekerja atau memiliki usaha khususnya bagi petani, peternak, dan nelayan, dengan berfokus pada basis pembangunan di daerah.

Pacu Pembangunan Daerah, Jokowi Resmikan Sinergi Aksi Ekonom
Presiden joko widodo didampingi ibu negara iriana joko widodo meninjau pelabuhan sorong, papua barat, minggu (28/12). Pemerintah akan mengembangkan pelabuhan sorong yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas bongkar muat barang dan transportasi laut khususnya di daerah indonesia bagian timur. antara foto/prasetyo utomo

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini, (11/4/2016), akan meresmikan Program Sinergi Aksi Ekonomi Untuk Rakyat di Sub Terminal Agribisnis (STA), Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan melalui pemberian kesempatan bekerja atau memiliki usaha khususnya bagi petani, peternak, dan nelayan, dengan berfokus pada basis pembangunan di daerah.

Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan bertolak ke Brebes dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU dari Pangkalan TNI AU Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden diagendakan untuk membuka acara ini pada jam 10.00 pagi.

Program Sinergi Aksi Ekonomi Untuk Rakyat akan dilaksanakan melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan mengikutsertakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM).

Kementerian lain yang juga akan terlibat di antaranya Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Beberapa jenis kebijakan yang termasuk ke dalam program ini di antaranya sertifikasi tanah bagi petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemen BUMN/Bank BUMN, program penyediaan sarana prasarana pertanian (bibit, pupuk, penyuluh pertanian) yang merupakan kolaborasi Kementan dan Kementerian PUPR), serta program pendalaman pasar keuangan atau “Program Inklusi” yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Koperasi dan UKM, serta kalangan perbankan.

Program Inklusi ditujukan sebagai upaya “jemput bola” agar pelaku usaha di daerah tidak perlu ke bank-bank di kota untuk mengajukan kredit, tapi cukup mencairkannya melalui penyalur-penyalur yang dinamakan “agen laku pandai” sebagai cabang-cabang dari perbankan di daerah.

Pemerintah juga turut menginisiasi sistem marketing e-commerce bagi komoditas pertanian lewat perbaikan sarana prasarana TI (teknologi informasi) guna menyingkatkan jalur distribusi kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan akses terhadap komoditas pangan sekaligus menjamin harga tetap stabil di tingkat konsumen.

Sinergi e-commerce tersebut selanjutnya akan melibatkan Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM. (ANT)

Baca juga artikel terkait IBU NEGARA IRIANA JOKO WIDODO atau tulisan lainnya

Reporter: Putu Agung Nara Indra