tirto.id - Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk tahun ajaran baru 2017 ditetapkan tidak akan mengalami kenaikan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir di hadapan para rektor dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ristekdikti 2017.
Ia pun menegaskan meskipun banyak rektor ingin menaikkan UKT, pihaknya melarang pelaksanaan tersebut di tahun ini.
“Jangan sampai membuat gaduh dengan menaikkan UKT,” tegas Menteri Nasir usai membuka Rakernas Kemenristekdikti di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin, (30/1/2017).
Ia mengatakan larangan kenaikan UKT berlaku bagi seluruh perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri, PTN badan layanan umum (PTN BLU) maupun PTN Satker.
Dalam rakernas tersebut ia mengungkap anggaran Pendidikan Tinggi dalam APBN 2017 mengalami penurunan menjadi Rp39 triliun dari 2016 yang masih mencapai Rp42 triliun. Meskipun demikian, penurunan anggaran ini tidak perlu direspons dengan menaikkan tarif UKT, melainkan dengan mengetatkan belanja kampus.
"Meski sejak 2015 belum pernah ada kenaikan, kebijakan menaikkan UKT saat ini masih belum memungkinkan," katanya.
Hal lain yang menjadi dasar penundaan kenaikan UKT adalah masih tingginya persentase calon mahasiswa dari keluarga miskin di PTN.
Jumlah mahasiswa dari keluarga miskin rata-rata mencapai 20 persen, bahkan hingga 27 persen, lebih tinggi dari perkiraan awal sebanyak 10 persen.
"Jangan sampai mahasiswa yang sudah diterima tidak bisa masuk gara-gara tidak mampu membayar biaya kuliah," ujarnya.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
