tirto.id - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo membantah telah menerbitkan surat tentang pembagian surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 31 Oktober 2019 lalu. Ia menyebut tanda tangan dalam surat tersebut hasil pindaian.
Dalam surat yang diterima awak media, Selasa (5/11/2019), beredar surat menggunakan kop Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan nomor B 887/M.SM 10/2019 itu memuat hasil rapat tanggal 27-28 Oktober 2019 di KemenpanRB. Surat tersebut ditembuskan pada koordinator dan sub koordinator serta peserta CPNS.
Surat tersebut menyatakan rapat menyepakati 4 poin. Pertama, jadwal pembagian surat keputusan (SK) diagendakan tanggal 31 Oktober 2019. Kedua, pernyataan resmi bahwa program CPNS legal dan bukan penipuan.
"Bahwa seluruh peserta CPNS ini punya NIP dan SK, maka dihimbau untuk seluruh peserta tidak mendaftar formasi CPNS kembali, hanya pembagian SK yang tertunda sampai di akhir bulan Oktober ini selesai dan administrasi tidak bisa dikembalikan," kutip isi surat tersebut.
Kemudian, surat tersebut menyatakan kalau informasi sudah ditembuskan kepada gubernur, walikota dan bupati daerah.
Tjahjo menegaskan, surat yang beredar adalah hoaks. Ia tidak pernah mengeluarkan surat pengangkatan PNS sesuai surat tersebut.
"Surat palsu beredar. Kami tidak pernah membuat surat seperti itu,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2019).
Tjahjo mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap informasi yang beredar. Ia meminta masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan melakukan konfirmasi kebenaran berita atau informasi kepada Kementerian PANRB.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
