Mendikdasmen Ungkap Pentingnya UKS Dukung Cek Kesehatan Gratis

tirto.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memandang pentingnya keberadaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah untuk mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis (CKG).

Abdul mengatakan perbaikan dan pemenuhan UKS merupakan salah satu prioritas dari program revitalisasi satuan pendidikan yang juga bagian dari program hasil terbaik cepat (PHTC).

“Kalau kita lihat dari sisi persyaratan, sekolah-sekolah itu, kan, memang perlu memiliki ruang UKS, ya. Itu merupakan bagian dari program kami di kementerian. Walaupun tentu saja ruang UKS itu jangan dibayangkan seperti rumah sakit atau klinik,” ucap Mu’ti usai meninjau pelaksanaan CKG di SD Negeri 02 Cideng, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Dia menjamin pihaknya berupaya melengkapi fasilitas di UKS dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, seperti pengukur berat dan tinggi badan, tempat tidur, kotak pertolongan pertama, dan kecelakaan (P3K), serta termometer. Hal-hal tersebut digunakan untuk menyokong tindakan pertolongan pertama kepada murid yang mengalami masalah kesehatan di sekolah.

“Intinya di sini lebih kepada penanganan pertama yang kita sebut sebagai P3K itu. Yang nanti juga usaha kita untuk bagaimana menciptakan sekolah yang sehat. Jadi, kita usahakan nanti secara bertahap juga sesuai arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto),” terangnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai melaksanakan program CKG untuk anak sekolah pada 4 Agustus 2025. Program pemeriksaan ini ditargetkan menyasar 53,8 juta siswa dari 282 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

"Untuk mengakselerasi agar kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat lagi, di tanggal 4 (Agustus) nanti kita akan meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Ini bertepatan juga dengan tahun ajaran baru," ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam Konferensi Pers yang diseleggarakan secara daring, Kamis (31/07/2025).

Budi mengatakan, CKG anak sekolah akan menyasar peserta didik di tingkat SD, SMP, SMA, serta madrasah baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, ataupun sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Pelaksanaan awal di Sekolah Rakyat telah dimulai untuk sekitar 7 ribu siswa dari 72 sekolah.