tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan kontribusi dari pemerintah daerah (pemda). Menurutnya, capaian ekonomi nasional merupakan hasil sinergi dan akumulasi kinerja pemerintah pusat dan seluruh daerah.
Hal ini disampaikan Tito saat memberikan arahan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
“Upaya [mendorong pertumbuhan] nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk usia produktif, wilayah yang luas, serta posisi geografis strategis bisa menopang kemajuan ekonomi. Namun, seluruh potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan nasional.
Karena itu, ia meminta kepala daerah memahami faktor-faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Setidaknya terdapat empat komponen yang perlu menjadi perhatian, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto atau selisih antara nilai ekspor dan impor. Pemahaman terhadap keempat komponen tersebut dapat menjadi landasan bagi pemda dalam merumuskan kebijakan sekaligus mengevaluasi perkembangan ekonomi di wilayah masing-masing.
Terkait konsumsi rumah tangga, Tito menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Tingkat konsumsi yang kuat mencerminkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menunjukkan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, konsumsi yang melemah dapat mengindikasikan daya beli masyarakat menurun, pengangguran, hingga kemiskinan.
Untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat perputaran ekonomi, ia mendorong Pemda mengoptimalkan belanja daerah agar uang beredar dan aktivitas ekonomi meningkat. Menurutnya, keberhasilan belanja daerah tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dampak nyata yang dihasilkan bagi perekonomian masyarakat.
Tito menambahkan, iklim investasi yang kondusif menjadi faktor penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Ia meminta kepala daerah mempermudah proses perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberantas praktik pungutan liar yang berpotensi menghambat masuknya investasi. Menurutnya, investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perdagangan, perhotelan, hingga pariwisata.
Di sisi lain, Tito mendorong Pemda mengembangkan produk unggulan daerah melalui hilirisasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperluas akses ke pasar ekspor. Ia mencontohkan pengembangan produk kelapa di Maluku Utara melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Inisiatif tersebut, menurutnya, dapat menjadi salah satu langkah untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas.
“Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan bisa diekspor,” jelasnya.
Forum tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medrilzam, perwakilan Pemda dari wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id

































