tirto.id - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menyoroti penerapan otonomi daerah di Indonesia. Menurut Mega, kebijakan otonomi daerah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah karena dana pemerintah daerah lebih banyak dihabiskan untuk belanja rutin daripada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
"Kalau kita bisa berkata jujur APBD yang ada bisa dikatakan 90 persen itu habis untuk whatever namanya biaya rutin," kata Megawati di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Menurut dia, kebijakan otonomi daerah saat ini sudah jauh dari nilai-nilai semangat membangun daerah. Padahal, lanjut Mega, undang-undang otonomi daerah dikeluarkan untuk membangkitkan kemandirian ekonomi daerah.
Mega juga menceritakan pengalamannya saat mengunjungi daerah yang baru saja dimekarkan, di sana ia mengaku menemukan sebuah daerah yang belum mempunyai pembangunan fisik yang memadai dan pos pengamanan.
Bahkan, kata Mega, pihak kepolisian pun menjawab kalau mereka belum mempunyai gedung pos pengamanan.
Untuk itu, Mega mengaku kurang setuju dengan konsep otonomi daerah sejak awal. Perempuan yang juga Ketua Umum PDIP itu menilai, konsep otonomi daerah tidak memperhatikan permasalahan ekonomi daerah.
Mega pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan otonomi daerah dan LIPI perlu meneliti lebih lanjut tentang kebijakan tersebut.
"Saya sudah bilang juga kepada yang berwenang coba toh dievaluasi kembali dan saya kira LIPI pun har meneliti," kata Mega.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Alexander Haryanto
