tirto.id - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tak memiliki keinginan politik untuk menuntaskan masalah banjir yang kerap terjadi di ibu kota.
Hal itu Zita katakan usai melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI dan tiga pakar seperti pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga dan Yayat Supriatna, serta Ahli Hidrologi dari Universitas Indonesia Firdaus Ali. Menurut Zita ketiga pakar tersebut memiliki pandangan yang sama dengan dirinya.
"Intinya rekomendasi dari tiga expert itu kurang lebih sama bahwa [Pemprov] DKI Jakarta tidak ada keinginan politik, baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir," kata Zita di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2020).
Politikus Partai PAN itu menuturkan kinerja Pemprov DKI saat ini masih belum memiliki keseriusan untuk menuntaskan banjir di Jakarta. Buktinya, masih banyak titik-titik banjir di sejumlah daerah, bahkan semakin parah. Mungkin kata dia, bisa saja nanti Pemprov DKI membantah pernyataan darinya dan ketiga pakar tersebut.
"Tapi yang jelas sampai hari ini warga Jakarta bisa merasakan banjir tidak selesai," tuturnya.
Dia juga mengkritik Pemprov DKI yang selama ini mengeluarkan anggaran untuk menangani banjir seperti pompa, membuat sistem polder, pelebaran lahan, dan sebagainya namun tidak memiliki dampak yang signifikan untuk mengurangi banjir.
"Apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Enggak ada indikator keberhasilannya. Jadi selama ini belanja-belanja saja tapi enggak bisa diukur yang dibelanjakan berhasil atau tidak," terangnya.
Ditambah lagi, selama ini Pemprov DKI tidak memiliki master plan yang terintegrasi dan memiliki indikator keberhasilan dalam menangani banjir.
Oleh karena itu Pansus Banjir DPRD DKI mengusulkan agar Pemprov DKI memiliki master plan yang terintegrasi. Agar anggaran yang dikeluarkan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatakan banjir.
"Jadi tadi harus menggunakan approach outcome based policy, jadi policy-nya harus punya impact dan outcome. Sekarang hanya ini saja anggaran spending-spending, tapi enggak ada outcome atau impact-nya," jelasnya.
Nantinya kritik dan masukan itu akan disajikan dalam sebuah rekomendasi oleh Pansus Banjir DPRD DKI kepada Pemprov pada Oktober ini. Pihaknya akan memberikan rekomendasi perihal program maupun anggaran untuk Pemprov DKI mengatasi banjir di ibu kota.
Hasil rekomendasi yang berbentuk program dari Pansus Banjir DPRD DKI itu nantinya akan dibacakan kepada publik.
"[Agar] tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal, sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi. Tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di pak Gubernur [Anies Baswedan]," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
