tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan bahwa dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) 2019 pihaknya tetap berpedoman pada Peraturan Presiden (PerPres) No.9/2015. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok Kemenko PMK adalah urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) program pembangunan manusia dan kebudayaan.
“Urusan bidang PMK mencakup kualitas hidup manusia, kapabilitas manusia Indonesia, dan pembangunan karakter Indonesia,” ujar Menko PMK saat rapat pembahasan RKA dalam RAPBN-P 2019 di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Puan Maharani yang hadir bersama Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2019, pemerintah telah menetapkan 5 prioritas nasional dan 24 program prioritas.
“Dalam RKP tersebut Kemenko PMK melaksanakan 4 prioritas nasional dan 12 program prioritas,” jelasnya.
Menko merinci, empat prioritas nasional yang dilakukan antara lain;
Prioritas pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Prioritas ini dibagi dalam 5 program yaitu; 1) percepatan pengurangan kemiskinan, 2) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, 3) pemerataan pendidikan berkualitas, 4) peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan 5) peningkatan tata kelola layanan dasar.
Sedangkan untuk prioritas kedua yakni pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan maritim. Adapun program Prioritas yang menjadi fokus Kemenko PMK, yaitu 1) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa, 2) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dan 3) penanggulangan bencana.
Prioritas ketiga yang dilakukan Menko PMK adalah peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Priotitas ini dibagi dalam dua program-program prioritas, yaitu 1) percepatan pinang keahlian tenaga kerja dan 2) pengembangan IPTEK dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas.
Terakhir, prioritas keempat, yakni stabilitas nasional dan kesuksesan Pemilu dengan program prioritas, kamtibmas dan efektivitas diplomasi.
Editor: Agung DH
