tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan pembangunan kawasan penyangga (buffer zone) Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, harus memerhatikan kepentingan warga.
Hal itu menanggapi pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga yang mengatakan PT Pertamina akan membangun buffer zone di Depo Plumpang seluas 50 meter persegi. Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertugas merelokasi warga di lokasi tersebut.
"Kami harus juga memperhatikan kepentingan warga," kata Heru di Jakarta, Jumat (17/3/2023)
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) non-aktif itu mengatakan Pemprov DKI saat ini belum mengetahui secara pasti kapan eksekusi penggusuran lahan warga Tanah Merah.
Saat ini, Pemprov DKI masih mendata jumlah warga yang terdampak penggusuran untuk membangun buffer zone Depo Pertamina Plumpang.
PT Pertamina (Persero) mencatat sebanyak 1.225 bangunan akan terdampak penggusuran akibat pembangunan buffer zone. Jumlah itu berdasarkan perhitungan PT Sucofindo (Persero).
"Masih kami lihat membahas data-data," kata Heru.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sebanyak 26 korban meninggal dan 19 orang masih dirawat di rumah sakit akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) lalu.
Data tersebut dihimpun oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI per pukul 18.00 WIB, Kamis (16/3/2023).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
