tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyebut, anggaran belanja modal pemerintah masih perlu ditingkatkan dengan melakukan efisiensi di beberapa pos pengeluaran. Salah satu upaya efisiensi, kata dia, adalah dengan mengurangi biaya belanja pegawai yang selama ini porsinya besar di APBN.
Saat ini, porsi belanja modal dalam APBN masih di bawah 20 persen. Oleh karena itu, menurut JK, belanja rutin seperti untuk gaji pegawai harus ditekan agar anggaran modal dapat meningkat.
"Hanya belanja modal yang memiliki multplier effect ke daerah. Membikin jalan, bikin pengairan, tingkatkan ekonomi daerah dan sebagainya," kata JK saat penutup Musrenbang hari pertama di Hotel Shangrilla, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).
Menurut JK, pemerintah saat ini sudah mulai mengurangi rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) baru. "Misalnya ada yang pensiun 10, kita rekrut 5 orang yang baru," ujarnya.
Selain itu, kata JK, pemerintah juga melakukan efisiensi dalam pembangunan kantor, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas bangunan.
JK mengeluhkan masih banyak kantor pemerintahan daerah dibangun dengan fasilitas mewah dan kapasitasnya tidak proporsional dengan jumlah penduduk setempat.
"Ada kabupaten penduduknya 200.000 sampai 300.000 tetapi kantor bupatinya megah, itu tidak sejalan [dengan prinsip efisiensi anggaran]," ujar dia.
JK menambahkan pemborosan anggaran juga dipicu oleh pemekaran wilayah. Padahal, pemekaran wilayah belum tentu meningkatkan perekonomian daerah tersebut.
Dia mengaku kerap tegas menolak usulan pemekaran wilayah yang diajukan oleh anggota DPD RI maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
