tirto.id - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan Partai Buruh dan elemen organisasi serikat buruh, petani dan nelayan akan menggelar demonstrasi di depan Istana besok, Rabu (12/10/2022).
Ia menambahkan jika pemerintah Indonesia tidak memedulikan enam tuntutan mereka dalam aksi besok, Rabu, 12 Oktober 2022, maka di pertengahan Desember 2022 nanti akan ada mogok nasional dan setop produksi yang diikuti oleh 3-5 juta buruh.
“Bila mana pemerintah tidak mengindahkan enam tuntutan Partai Buruh bersama elemen organisasi serikat buruh, petani, nelayan, miskin kota, PRT (pekerja rumah tangga), aktivis perempuan, dan lain sebagainya, bisa dipastikan di pertengahan Desember 2022 mogok nasional, setop produksi, diikuti 3 sampai 5 juta buruh,” ucap dia melalui sebuah video yang diterima Tirto pada Selasa (11/10/2022) sore.
Said menyebut aksi demo besok akan diikuti oleh Partai Buruh, organisasi serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, PRT, miskin kota, buruh migran, organisasi perempuan PERCAYA, guru, tenaga honorer, empat konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, serta 60 federasi di tingkat nasional serikat pekerja.
“Kami akan mengorganisir demonstrasi besar-besaran pada 12 Oktober 2022,” kata dia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut menuturkan, untuk wilayah Jawa Barat (Jabar), Banten, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, terdapat sekitar puluhan ribu buruh, petani, nelayan, guru honorer, miskin kota, PRT, dan aktivis gerakan sosial lainnya akan melakukan aksi di Istana Negara di Jakarta besok. Titik kumpulnya di Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monas, Jakarta pada pukul 10.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB).
“Secara serempak aksi ini juga akan dilakukan di 31 provinsi lainnya, di Semarang, Bandung, Surabaya, Makassar, Aceh, Batam, Medan, Banjarmasin, dan kota-kota industri lainnya,” sambung Said.
Kemudian dia menjelaskan ada enam isu yang diangkat dalam aksi besok. Antara lain tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tolak pembahasan omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, naikkan upah minimum buruh tahun 2023 sebesar 13 persen, tolak pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran akibat ancaman resesi global pada tahun 2023, reforma agraria tanah untuk petani, dan sahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT).
“Aksi ini dilakukan dengan damai, tertib,” tutur Said.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Maya Saputri
