tirto.id - Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan pemerintah telah mematok nilai dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2017 sebesar Rp110 triliun. Nilai ini baru naik 10 persen saja dibanding dana KUR pada 2016 lalu yang tercatat sebesar Rp100 triliun.
"KUR tahun ini kami naikkan nominalnya menjadi Rp110 triliun, dengan harapan usaha rakyat ini tumbuh dan berkembang guna menopang perekonomian, termasuk di tingkat paling kecil," kata Puspayoga di sela peresmian Pasar Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Selasa (24/1/2017) seperti dikutip Antara.
Menurut Puspayoga sekitar 81 persen dari dana KUR pada 2017 akan dikucurkan khusus untuk pelaku Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) dengan nilai pinjaman maksimal sebesar Rp25 juta. Pinjaman untuk UMKM itu diberikan tanpa syarat agunan.
"Saya sudah wanti-wanti kepada pemberi kredit (perbankan) untuk tidak meminta agunan (jaminan). Jangan sampai nasabah UMKM ini diminta agunan karena aturannya tanpa agunan apa pun," kata Puspayoga.
Sementara sebanyak 18 persen dana KUR di 2017 akan diperuntukkan bagi pelaku usaha retail. Pinjaman ini berbunga 9 persen dan maksimal bisa mencapai Rp500 juta. Sedangkan 1 persen sisanya akan difokuskan untuk memberikan pinjaman ke para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Kalau yang KUR retail, harus ada jaminannya," kata dia.
Puspayoga optimistis dana KUR pada 2017 akan terserap optimal. Apalagi, angka kredit macet KUR pada 2016, menurut catatan dia, hanya sebesar 0,3 persen. Sementara batas toleransi angka kredit macet untuk KUR ialah 5 persen.
"UMKM ini tidak pernah ngemplang atau tidak membayar angsuran dengan sengaja. Kalaupun ada yang belum membayar berarti kondisi usahanya memang sedang seret. Mereka tidak pernah ngemplang, kok," kata Puspayoga.
Pada (13/1/2017) lalu, Presiden Joko Widodo telah meminta industri jasa keuangan untuk meningkatkan penyaluran KUR kepada pelaku UMKM, petani dan nelayan sehingga bisa mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.
Dia juga meminta semua Bank Pembangunan Daerah (BPD) segera mengutamakan pemberian pinjaman bagi kelompok ekonomi gurem itu.
"Saya minta arahkan kepada usaha-usaha kecil, usaha mikro, kepada nelayan untuk sisi produktif, bukan konsumtif, terutama BPD (Bank Pembangunan Daerah)," kata Jokowi di Pertemuan Awal Tahun Pelaku Industri Jasa Keuangan di Istana Negara Jakarta, pada Jumat (13/1/2017).
Jokowi juga mendesak para gubernur agar mengalokasikan anggaran dari APBD untuk subsidi bunga bank di pinjaman KUR.
"Jangan sampai kita sekarang senang memberikan bantuan sosial yang tidak produktif. Berikan bantuan kepada yang produktif untuk memberikan injeksi kepada masyarakat. Kepada petani untuk beli pupuk, benih, bibit. Jangan sampai mereka diijon. Jangan sampai mereka ambil kredit dari rentenir dengan bunga tinggi, padahal di perbankan hanya 9 persen," kata Jokowi.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
