tirto.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengklaim tidak menahan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp600 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pernyataan Risma itu berbeda dengan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama yang mengatakan pihaknya masih menahan BST karena masih dilakukan perbaikan data.
Risma berdalih Kemensos tidak menahan bansos tunai, melainkan hanya ingin memastikan warga yang berhak menerima bantuan tersebut.
"Enggak ada, kami enggak nahan, cuma tadi kami harus mengecek kontrol kualitas, apakah orangnya ada, apakah namanya orangnya benar berhak, atau mungkin orangnya ada. Kami lagi cek itu," kata Risma di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021).
Politikus Partai PDI-P itu mengatakan telah meminta orang yang khusus mengawasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
"Jadi kami cek, ada yang lewat orang saya yang memang saya curiga, langsung saya cek," ucapnya.
Daftar Bansos selama PPKM Darurat
Risma menjelaskan, PKH dan BPNT/Kartu Sembako merupakan bansos reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan target berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).
PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. BPNT/Kartu Sembako saat ini menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu per bulan.
Sedangkan BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp300 ribu per bulan. BST disalurkan melalui jaringan PT Pos Indonesia.
BPNT/Kartu Sembako yang saat ini menjangkau 15,93 juta KPM, kembali ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta keluarga. BST dengan jangkauan 10 juta KPM berjalan selama dua bulan, dengan dibayarkan pada Juli ini.
Kemensos melalui Perum Bulog juga menyalurkan beras seberat 10 kg kepada KPM BPNT/Kartu Sembako dan BST.
“Dengan bantuan beras, diharapkan masyarakat terdampak pandemi bisa tercukupi kebutuhan dasarnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Risma mengaku siap apabila Presiden Jokowi memperpanjang PPKM Darurat selama enam minggu.
"Ya Itu sudah risiko. Kami kalau bantuan uang, kami hanya proses administrasi saja. Tapi apa namanya bantuan beras, Bulog yang menyalurkan. Kemudian bantuan yang dari kami disalurkan TNI-Polri. Kami menyiapkan dapur umum," tuturnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
