Masuk tirto.id
tirto.id - BPJS Kesehatan kini menyediakan 126,2 juta baris data sampel untuk mendukung kegiatan riset ilmiah oleh peneliti, akademisi, praktisi, regulator, dan berbagai pihak terkait lainnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan data sampel itu telah diolah sehingga merepresentasikan populasi nasional. Selain itu, tahun ini ada penambahan data terkait Covid-19.
"Tahun 2025, BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel kontekstual Covid-19 yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak Covid-19 jangka panjang [long Covid] terhadap pembiayaan layanan kesehatan," kata Ghufron saat acara Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan 2025 pada Rabu (3/12/2025).
"Data sampel ini juga bisa dimanfaatkan oleh peneliti mancanegara karena pandemi Covid-19 terjadi secara global," ujar dia menambahkan.
Dia menegaskan data yang berkualitas merupakan investasi penting bagi peningkatan mutu kesehatan nasional. Maka itu, BPJS Kesehatan sudah merilis data sampel sejak 2019 lalu.
Dari tahun 2019 hingga sekarang, lanjut dia, data sampel BPJS Kesehatan telah mengalami pengembangan yang signifikan. Penyempurnaan data pun dilakukan secara bertahap.
BPJS Kesehatan sudah menyediakan variasi data sampel general dan kontekstual mengenai diabetes melitus, tuberkulosis, serta kesehatan ibu dan anak. Data sampel kontekstual yang terkait dengan kesehatan mental juga telah tersedia.
Ghufron mencatat, data sampel dari BPJS Kesehatan itu sejauh ini telah dimanfaatkan oleh 1.000 pengguna dari berbagai latar belakang.
Para pengguna terdiri dari akademisi, peneliti, mahasiswa, hingga regulator yang mengolah data sampel tadi untuk kebutuhan riset ilmiah hingga perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti adekuat.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan, menambahkan bahwa dari tahun 2024 hingga 2025 ada peningkatan jumlah data sampel sebanyak 23,3 juta. Dengan tambahan itu, total data sampel yang disediakan BPJS Kesehatan menjadi 126,2 juta baris data.
Edwin memastikan, penyediaan data sampel itu telah dibarengi dengan upaya perlindungan data pribadi.
"Ada lebih dari 650 miliar data yang dikelola BPJS Kesehatan. Setiap detiknya ada 1.746 transaksi data yang terjadi di ekosistem Program JKN. Ada sekitar 40 institusi akademik dan institusi profesional, baik dalam maupun luar negeri, yang telah memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, keamanan data harus benar-benar dijaga," kata dia.
Cara Akses Data Sampel BPJS Kesehatan
Menurut Edwin, akses terhadap data sampel itu bisa dilakukan melalui Portal Data JKN pada alamat https://data.bpjs-kesehatan.go.id/. Calon pengguna data perlu melakukan registrasi akun terlebih dulu di portal ini sebelum mengaksesnya.
Dalam proses registrasi itu, calon pengguna perlu mengisi formulir pengajuan yang memuat keterangan tentang keperluan akses, jenis data sampel yang diperlukan, deskripsi singkat, asal instansi, tanda pengenal, dan pakta integritas.
"Jika sudah mengisi, data akan otomatis dikirimkan melalui email yang didaftarkan pihak yang mengajukan permintaan data sampel," ujar Edwin.
Dia pun meminta agar mereka yang sudah memanfaatkan data sampel untuk mengirimkan hasil penelitiannya kepada BPJS Kesehatan. Dengan begitu, hasil riset bisa ditindaklanjuti.
"Harapan kami, hasil penelitian tersebut bisa kami manfaatkan, kami tindaklanjuti, supaya membawa dampak yang lebih luas," jelas Edwin.
Optimalisasi Pemanfaatan Data
Guru Besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Ascobat Gani, mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan menyediakan data sampel dalam jumlah besar.
"Data BPJS Kesehatan merupakan aset yang luar biasa besar. BPJS Kesehatan sebagai pemiliknya, sementara penggunanya bisa dari pemerintah, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), rumah sakit, dan unit-unit sistem daerah seperti Dinkes dan fasilitas kesehatan di daerah," kata dia.
"Peneliti berperan sebagai jembatan penghubung di tengahnya. Hasil penelitian yang mereka lakukan bukan hanya untuk memperkaya ilmu pengetahuan, melainkan juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan baru, menghemat pengeluaran biaya kesehatan, dan lain-lain," ujar Ascobat menerangkan.
Dia berpendapat, langkah BPJS Kesehatan mengelola big data itu perlu dibarengi berbagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.
Prof. Ascobat menyarankan agar pengelolaan big data itu dilengkapi need assesment untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh setiap pengguna data.
Dia juga mendorong penyusunan rencana agenda penelitian di masa mendatang agar data yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Prof. Ascobat juga mengingatkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan ke depan. Pertama, terkait keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dia mencontohkan, biaya penanganan penyakit katastropik, efek rebound Covid-19, dan penerimaan iuran JKN bisa berpengaruh besar pada keberlanjutan JKN, sehingga tantangan ini harus segera diatasi.
"Tantangan kedua adalah soal disparitas layanan. UHC bukan hanya soal kepesertaan, namun juga mengenai akses layanan kesehatan yang merata. Aspek supply side menjadi tantangan kita saat ini," kata dia.
Prof. Ascobat pun menyinggung tantangan dari segi standar pelayanan dalam program JKN, baik di tingkat primer maupun di rujukan. Penerapan standar pelayanan itu akan membawa pengaruh terhadap kualitas layanan kesehatan.
"Untuk mengatasi ketiga tantangan ini, harus ada langkah kolaborasi bersama," kata dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
