Naufal Mamduh

Indeks Tulisan

Hukum
Senin, 9 Apr 2018

KPK Tahan Zumi Zola Usai Temukan Bukti Kuat Soal Kasus Gratifikasi

KPK memastikan telah menemukan bukti kuat keterlibatan Zumi Zola di kasus penerimaan gratifikasi.
Hukum
Senin, 9 Apr 2018

Zumi Zola Ditahan KPK karena Kasus Penerimaan Gratifikasi

Gubernur Jambi Zumi Zola akhirnya ditahan KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi sejumlah proyek.
Hukum
Senin, 9 Apr 2018

Setya Novanto Diperiksa KPK Sebagai Saksi Made Oka & Irvanto Hendra

Setya Novanto kembali diperiksa KPK untuk menjadi saksi bagi tersangka Made Oka dan Irvanto Hendra. Kedua nama terakhir diduga sebagai perantara duit korupsi e-KTP yang mengalir ke Setya Novanto.
Sosial Budaya
Senin, 9 Apr 2018

Sandiaga Masih Berharap Mediasi Usai Somasi dari Ratna Sarumpaet

Menurut Sandi, mediasi dilakukan agar masalah ini bisa jadi pelajaran untuk menata sistem parkir di Jakarta.
Hukum
Senin, 9 Apr 2018

Ombudsman Minta BPN Audit Pertanahan Jakut Soal SHM di Pulau Pari

BPN DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi soal proses penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari.
Hukum
Senin, 9 Apr 2018

Saksi: First Travel Hanya Datang Sekali dari 4 Panggilan Kemenag

Kemenag sudah memanggil First Travel sejak penelantaran jemaah di Bandara Soetta pada 8 April 2017.
Sosial Budaya
Senin, 9 Apr 2018

Ombudsman Temukan Maladministrasi pada Sertifikat Tanah Pulau Pari

Dua poin yang ditemukan Ombudsman yaitu penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum.
Sosial Budaya
Senin, 9 Apr 2018

Sandiaga Hadir di Penyampaian LAHP Ombudsman Soal Pulau Pari

Sandi tiba pukul 10.30 WIB di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan dan tidak berkomentar apapun
Hukum
Senin, 9 Apr 2018

Yang Terjadi di Pulau Pari di Kasus Sengketa Tanah Warga Vs Swasta

Ada sejumlah keganjilan selama Ombudsman menginvestigasi dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dan SHGB di Pulau Pari. Salah satunya, warga diintimidasi pengembang.
Sosial Budaya
Senin, 9 Apr 2018

Warga Pulau Pari Gelar Doa Bersama Jelang Rilis LAHP Ombudsman

Doa bersama diharapkan agar LAHP Ombudsman dapat menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan maladministrasi penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari.