Indeks Tulisan
Abaikan Maruf Amin, Ahli Hukum MUI Desak Sukmawati Diproses Hukum
Ketua MUI Maruf Amin berharap para pihak pelapor tidak melanjutkan laporannya usai Sukmawati meminta maaf.

Desak Sukmawati Diperiksa, PA 212: Kami Beri Batas Waktu Tak Lama
Persaudaraan Alumni 212 meminta kepolisian tidak menunda proses pemeriksaan Sukmawati di kasus dugaan penistaan agama.

Perwakilan Massa Demo Soal Sukmawati Dialog dengan Bareskrim
Perwakilan massa "Aksi Bela Islam" berdialog dengan Bareskrim Polri untuk menyampaikan tuntutannya. Tapi, mereka menolak jika polisi menggelar mediasi bersama Sukmawati.
Polisi Akan Berdialog dengan Massa Aksi Bela Islam Soal Sukmawati
Massa aksi diimbau untuk tetap menjaga keamanan agar tidak mengkhawatirkan masyarakat.

Tuntutan Warga Pulau Pari pada Ombudsman Jelang Rilis LAHP
LAHP tentang sertifikat tanah di Pulau Pari akan dirilis pada Senin 9 April 2018.

Mereka yang Menolak dan Menerima Maaf Sukmawati
“Itu kan merendahkan. Membandingkan orang yang pakai cadar dengan tusuk konde, suara azan dengan kidung. Itu kan termasuk merendahkan”

Tanggapan Amnesty International Soal Penolakan PK Ahok oleh MA
Atas tindakannya menolak PK Ahok, maka MA melewatkan kesempatan memperbaiki hukum yang tidak adil.

Kisah Pengungsi Somalia dan Afganistan di Trotoar Kalideres
Berharap sampai ke tempat yang ramah pengungsi seperti Australia, para pengungsi malah terdampar di Kalideres. Negara tak bisa menampung.

Kejanggalan Penolakan PK Ahok Menurut Kuasa Hukum
Kuasa hukum Ahok menilai proses pengambilan putusan MA atas Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan kliennya, terlalu cepat.

Bisakah Diatur Tarif atau Upah Minimum Bagi Driver Ojek Online?
Selain tarif minimum, juga ada ide berlakunya upah minimum terhadap penyedia jasa ojek online. Namun, apakah ide ini bisa diterapkan dari aturan yang sudah ada?
Masuk tirto.id







